tribundepok.com – Narapidana atau warga binaan memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lainnya, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dan pimpinan ormas tersebut tidak hanya mendatangi lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, tetapi juga menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cilodong, Depok.
Menurut Ketua DPD Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Kota Depok, Ajazih Azis, pihak Lapas juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada Depok kepada warga binaan.
“Cukup banyak napi di Depok, sekitar 800 orang. Mereka harus tahu pasangan calon yang tampil di pilkada Depok, termasuk diarahkan tata cara pencoblosan dan cara memasukkan kertas suaranya,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
Pihak Lapas, lanjut Azis, diharapkan segera berkoordinasi dengan KPU Kota Depok untuk melakukan sosialiasi dan simulasi pilkada. Tujuan agar para penghuni Lapas tidak golput di pilkada nanti. Hak suara mereka wajib disalurkan.
“Secara fisik mereka memang berada di dalam tahanan, tapi bukan berarti hak mereka untuk memilih dimatikan. Mereka bebas memilih siapa pun calon yang menjadi pilihannya,” ujar Azis.
Seperti diketahui, Pandawa Lima merupakan gabungan ormas besar di Kota Depok, yakni Forkabi, Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB).
Beberapa hari lalu, Rabu (21/10/2020), mereka mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok.
Mereka mendesak Bawaslu selaku jurinya perhelatan pilkada tersebut agar mengambil sikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral di Pilkada Depok 2020.
Pasalnya, menurut mereka, jajaran Bawaslu tidak bekerja maksimal di perhelatan Pilkada Depok. Bahkan tidak bisa menyikapi ASN yang bersinggungan dengan politik praktis, seperti saat Lurah yang jelas-jelas tak netral. Padahal ada bukti-bukti, termasuk fotonya.
“Kami datang ke Bawaslu karena mereka baru akan menyelidiki kalau ada laporan. Nah sekarang sudah ada laporan. Kami sudah datang melapor. Jadi tidak ada alasan buat Panwas. Selama ini Panwas terkesan diam saja,” kata Azis yang merasa geram dengan sikap panwas.
Selain Azis, seluruh unsur ketua yang tergabung dalam lima ormas juga hadir di Kantor KPU dan Bawaslu. (red)
