tribundepok. com – Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono (IBH) menyatakan dari
dana aspirasinya yang 11 M rencananya akan digelontorkan untuk 11 Kecamatan di Depok. Artinya
setiap Kecamatan bisa kebagian sekitar 1 M. Dengan demikian percepatan pembangunan akan
lebih bisa terlaksana. Memang berbeda dengan sewaktu Ahmad Heryawan jadi Gubernur,
permohonan atau proposal masyarakat bisa diajukan melalui Dinas ( RKPD). Sekarang masyarakat
harus mengajukan melalui system E- Plrogram secara online melengkapinya dengan data yayasan,
proposal permohonan langsung dari pemohon dan persyaratan lainnya.
“ Ada kekurangan dan kelebihannya, kelebihannya masyarakat bisa langsung melihat progress
permohonannya apakah sudah diproses, sudah cair atau belum dan sebagainya. Tetapi
kemdalanya juga ada sebagaian masyarakat masih gaptek dengan cara seperti ini jadi banyak
permohonan yang tidak bisa disampaikan. Namun masyarakat tak perlu khawatir kami dari PKS
siap membantu untuk membimbing pengisian dan memberitahukan data penunjang apa saja yang
dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tutur Imam Budi Hartono dalam kegiatan
Resesnya di Gedung Pertemuan DPC PKS Kecamatan Cilodong , Rabu (4/12).
Acara Reses yang bertema “ Depok Maju dan Berbudaya “ ini dihadiri oleh Sekkel Kelurahan
Cilodong Dede Sumiatin., sekkel kelurahan Kalimulya Abd Khoir dan ketua DPC PKS Colodong
Suparjio.
Selain menyampaikan penyaluran dana aspirasinya, IBH yang juga ketua komisi IV DPRD Propinsi
Jabar juga mengemukakan bahwa untuk Kota Depok, Propinsi Jabar menggelontorkan anggaran
sekitar 950 M, yang mana 600 M diantaranya merupakan hasil pajak Kota Depok yang dikembalikan
ke Kota ini untuk kepentingan masyarakat. “ Peruntukannya cukup jelas 81 M untuk pembangunan
Setu Rawa Kalong, 14 M pembangunan SMAN 14, 16 M untuk pembangunan SMKN 4, 26,8 M untuk
bantuan SMA dan SMK Swasta, sisanya untuk pembangunan underpass Dewi sartika ,
pembvangunan jalan dan juga sara kesehatan,” paparnya.
Kedepan, menurut Imam , kegiatan kepemudaan juga akan mendapat dukungan dari pemerintah
daerah. “ Rencananya setiap Karang Taruna akan mendapatkan bantuan Rp 50 juta. Ini penting
bagaimanapun pemuda adalah kekuatan kita di masa mendatang jadi perlu pembinaan yang baik,”
ujarnya.
IBH juga mengemukakan Depok memiliki silpa yang cukup tinggi mencapai Rp 700 M baik dari gagal lelang atau lainnya. “ Kenapa tidak diserap saja melalui kelurahan agar bisa bermanfaat dan
dimaksimalkan untuk masyarakat. Saya akan mendorong pemanfaatan silpa tersebut,” janjinya.
Terkait isu yang gaungnya ramai di masyarakat soal kenaikan BPJS, politisi PKS ini mengemukakan Fraksi PKS dari DPR RI , DPRD Propinsi hingga DPRD tingkat Kota/Kabupaten menolak keras rencana kenaikan BPJS yang dinilai mencekik leher dan menyengsarakan masyarakat .
“ Harusnya pemerintah lebih bijak, kondisi perekonomian masyarakat sudah berat jangan lagi
dibebani dengan kenaikan BPJS yang mencekik. Pemerintah justru wajib memberi bantuan subsidi
kepada masyarakat yang tidak mampu itu ada di UUD45, bukannya malah menyengsarakan dan
membebani masyarakat dengan iuran BPJS yang mencekik untuk membayar hutang Negara,”
pungkasnya. (toro)
