tribundepok.com – Seperti diketahui disaat kampanye dulu ada janji politik Walikota untuk menambah jumlah SMPN /MTS yang begitu dibutuhkan warga Depok. Dan hingga kini sebagian warga masih menagih hadirnya MTS Negeri seperti yang dijanjikan. Benarkah walikota ingkar janji ? Ternyata yang terjadi tak seperti itu. Ade Firmansyah mencoba mengurai kenyataanya dalam kegiatan Seruput Kopi Petang bersama warga Kalimulya
Ade menjelaskan niatan pemerintah Kota Depok memenuhi janji dengan menghadirkan MTS Negeri tak semudah membakik telapak tangan. Hal itu dikarenakan otoritas pembangunan MTS itu adanya di Kementerian Agama, jadi Pemkot Depok punya keterbatasan yakni hanya bisa menyediakan lahannya dan yang membangun adalah Kemenag.
” Masalah lain adalah lahan di Depok ini ke banyakan milik swasta dan perorangan, jadi untuk pembangunan sekolah atau MTS atau lainnya harus membeli lahan dulu, pembelian itu pakai APBD. Tentunya penggunaan APBD ini harus seefisien mungkin karena kebutuhan masyarakat yang bermacam-macan Harus ada skala prioritas untuk hal hal yang menjadi tanggungjawab penuh Pemkot Depok,” jelasnya.
Jika akan dibangun MTS maka lahan yang sudah dibeli Pemkot Depok milyaran dengan dana APBD harus dihibahkan ke Kemenag, karena mereka yang punya otoritas membangun.
” Kemenag yang bisa membangun gedungnya dan juga menyediakan sarana nya . Sesuai perundangan yang berlaku. Pemkot Depok tak bisa campur tangan.,” paparnya.
Terkait upaya membangun MTSN, sudah diupayakan mencari lahan. Permasalahannya setelah lahan dibeli, dipertanyakan lagi ke warga , ternyata warga mengatakan mereka memilih dan butuh tambahan SMP Negeri, karena yang ada tidak bisa menampung lulusan SD di wilayahnya . Sedangkan pembangunan SMPN memang menjadi otoritas Pemkot Depok.
Ade pun mencontohkan, di kecamatan Tapos banyak yang mempertanyakan realisasi pembangunan MTS.
” Setelah ada lahan ternyata warga Jatijajar mengajukan permohonan dibangun SMPN karena anak anak di sana tak tertampung di SMPN 12, SMPN 16 maupun SMPN 11 , bahkan SMPN 24 lantaran sistem zonasi. Mereka butuh sekolah, akhirnya disiapkan lahan antara Jatijajar dan Sukamaju, Cilodong tersebut untuk SMPN baru, sesuai keinginan dan kebutuhan warga,” paparnya.
Meski demikian Pemkot tidak tinggal diam upaya untuk membangun MTSN tetap dilakukan .
“Tapi mungkin tidak dengan lahan yang dibeli dengan APBD yang terbatas melainkan diupayakan di lahan hibah agar tak membebani APBD. Masih ada waktu untuk memenuhi janji . Lagipula janjinya adalah menambah jumlah SMPN/ MTSN, jadi mungkin terlaksana SMPN nya terlebih dahulu yang memang tanggungjawab penuh Pemkot Depok ” pungkasnya. (d’toro)
