Jangan Ada Overlaping Dalam Usulan Usulan Program

tribundepok.com – Musrenbang Kecamatan Sukmajaya berjalan lancar di Balai Rakyat Depok II, Senin (06/02/23). Sejumlah usulan, baik pembangunan fisik dan non fisik telah disampaikan untuk perbaikan di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, masyarakat sudah memposisikan dirinya sesuai dengan harapan, sehingga arah pembangunan merata, baik fisik dan non fisik,” tutur Camat Sukmajaya, Wiyana.

 Musrenbang Kecamatan Sukmajaya dibuka Supian Suri, dihadiri sejumlah dewan seperti Iin Nur Fatinah, Asep Kotswara dari DPRD propinsi Jawa barat, Supariyono, Juanah Sarmili, Hengky ST, Turiman, Azhari dari DPRD kota.Depok. Camat Sukmajaya, wiyana, Lurah, Ketua LPM Sekecamatan Sukmajaya Ketua TP PKK Kecamatan Nurlaela, ketua TP PKK tinfkat kelurahan dan tiga pilar.

Lebih lanjut, Wiyana menjelaskan, pembangunan fisik masih terus dilakukan dan diharapkan dengan musrenbang berbagai program dan didukung anggota dewan, pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia akan terlaksana lebih baik , antara lain perbaikan jalan dan pembangunan drainase.

Sementara pembangunan non fisik di Kecamatan Sukmajaya akan sejalan dengan program kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“IPM di Kecamatan Sukmajaya tinggi mencapai 84,67. Semua itu tidak lepas dari kebiasaan masyarakat yang sudah lebih baik,” ungkapnya.

Supariyono setuju dengan pernyataan Wiyana bahwa pembangunan berjalan baik. Namun ada sedikit kritik saran untuk kedepannya, agar usulan yang disampaikan tidak overlaping.

“Masih ada RTLH yang usulannya ada di musrembang kelurahan ada juga di pokir dewan, jadi overlap saran saya hanya masukkan ke pokir dewan saja, jadi Musrenbang bisa untuk usaulan program yang lain,” ujar Supariyono.

Ia juga memaparkan kurangnya kontrol dan komunikasi membuat pembangunan RTLH tidak merata.

“Dari kota di usulkan oleh LPM. Ternyata DKM mengusulkan rumah yang sama untuk dapat Rutilahu dari propinsi. Rutilahu usulan dan pengelolanya dari DKM langsung ke propinsi. Harusnya ada koordinasi DKM dengan LPM, masih banyak yg butuh., Kasihan jika tidak merata dari kota dapat Rp 25 juta dan propinsi 20 juta , sementara masih banyak yang lain antri butuh bantuan,” paparnya.

“Harapan kami ke depannya program pembangunan terus didorong untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (d’toro)