tribundepok.com — Ketua Warga Peduli AIDS (WPA) Kecamatan Pancoran Mas, H. Rosanah alias Mak Ipeng, memunculkan kritik tajam terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2024.Rabu (31/1/2024) Pada acara tersebut, Mak Ipeng mengungkapkan kekecewaannya atas hilangnya anggaran untuk kegiatan penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS, yang sebelumnya telah ada dalam anggaran tahun sebelumnya.
“Saya bertanya, kemana anggaran untuk penyakit menular ini menghilang? Orang-orang yang kami dampingi, kader-kader kami, harus mencari pertanggungjawaban ke mana anggarannya pergi,” ungkap Mak Ipeng dengan nada tegas.
Mak Ipeng menyoroti betapa pentingnya penanganan penyakit menular seperti HIV/AIDS, yang tidak akan hilang begitu saja dengan sendirinya. Dia menggambarkan fenomena ini sebagai gunung es, di mana keberadaan kasus yang terlaporkan hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dia juga menyampaikan temuannya tentang jumlah kasus HIV positif di Kelurahan Pancoran Mas pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa masalah ini terus berkembang.
Namun, Mak Ipeng menemukan bahwa anggaran untuk kegiatan penanganan penyakit menular ini tidak tersedia dalam Musrenbang tahun 2024 maupun 2025. Hal ini memicu kekhawatirannya atas nasib para pasien dan kader-kader yang ia dampingi. Dia meminta arahan dan bimbingan dari pihak terkait terkait keberadaan anggaran ini.
Di sisi lain, Camat Pancoran Mas, Zikri Dwi Darmawan, memberikan penjelasan bahwa anggaran untuk kegiatan WPA sebenarnya tidak hilang, tetapi mungkin disalurkan melalui mekanisme yang berbeda, seperti Rapat Koordinasi (Rakor) kecamatan. Namun, dia menyatakan kesiapannya untuk mengecek kembali masalah ini agar dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS, Mohammad Hafid Nasir, menunjukkan dukungannya terhadap peran WPA dalam menangani permasalahan HIV/AIDS di Kecamatan Pancoran Mas.
Dia menekankan pentingnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran maupun pengakuan kelembagaan, agar WPA dapat terus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di wilayahnya.
Kritik yang disampaikan oleh Mak Ipeng dan dukungan dari Mohammad Hafid Nasir menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran, terutama dalam hal penanganan masalah kesehatan masyarakat yang begitu penting.
Warga menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas keberlangsungan program-program yang telah terbukti efektif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat seperti HIV/AIDS.( Joko Warihnyo )
