tribundepok.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, pihaknya coba mengadvokasi ke dalam kampus untuk 10 calon mahasiswa baru (camaba) yang terancam mundur karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT).
“Kami juga coba cari prosedur lainnya dari BEM. Jadi, BEM se-UI turun tangan kemudian bisa membantu mereka atau bersatu,” kata Melki.
Sampai saat ini 10 cabama tersebut tidak jadi mundur karena kerja keras teman-teman BEM se-UI, sebab beberapa dievaluasi biaya pendidikannya dan lainnya dibantu BEM.
“Kemudian untuk dapat prosedur-prosedur bantuan lainnya,” jelas Melki.
Lebih lanjut Melki, permasalahan besarnya bukan sekedar ada cabama mau mundur, tetapi ada kenaikan tarif.
Melki mengungkapkan untuk rumpun sosial biaya kuliah dari Rp 0 sampai Rp 5 juta, sekarang naik dengan rentang tarif Rp 0 sampai Rp 17,5 juta, kemudian Rp 0 sampai Rp 7,6 juta untuk rumpun sains, teknologi dan kesehatan.
“Untuk rumpun sains tekonologi dan kesehatan ini dinaikan dengan rentang tarif Rp 0 sampai Rp 20 juta,” terangnya.
Menurutnya karena rentang tarif atasnya dinaikkan, jadi banyak sekali camaba yang kemudian masuk ke rentang tarif di atas tarif yang lama.
Kemudian camaba tersebut ada yang ditetapkan Rp 15 juta, Rp 17,5 juta dan Rp 20 juta, totalnya ada 800 aduan yang ditetapkan biaya pendidikan di luarnya.
“Namun, yang betul-betul tidak mampu membayar, atau betul-betul tidak mampu mengeluarkan sama sekali itu ada 10 kemarin. Dari 10 itu kami yang berjuang membantu agar mereka tidak jadi mundur,” paparnya.
Ditanya terkait rata-rata 10 camaba yang nyaris mundur ditetapkan biaya UKT-nya, Melki mengungkapkan mereka rata-rata di atas Rp 10 juta.
Ia juga menerangkan bahwa ada banyak prosedur di UI, pertama evaluasi biaya pendidikan, kedua mekanisme cicilan dan ketiga benar-benar dibantu secara personal oleh BEM se-UI.
“Saya tidak bisa sampaikan 10 orang ini betul-betul kita bantu personal atau orang ini betul-betul mekanisme cicilan dan lain sebagainya, karena itu privasi mereka, tapi pada intinya mereka ditetapkan di atas Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” ujar Melki.
Ditanya penetapan untuk jalur lain, Melki mengungkapkan belum ada penetapan untuk jalur lain.
“Tanggal 20 ini ada penetapan baru, itu juga belum bisa kita kasih datanya karena prosedur 1 sampai 2 hari untuk kita sebar disurvei,” bebernya.
Respon Pihak UI Jelek
Disinggung respon dari pihak UI terkait tuntutan BEM, Melki menilai responnya jelek, karena pihak kampus secara komunikasi publik sangat kurang dan tidak pandai berkomunikasi, sehingga menyampaikan berita-berita yang cenderung blunder.
“Misalnya kemarin, dibilang ya gimana mau kita kasih murah, mahasiswa pakai Pajero, emang semuanya di UI pakai Pajero kan enggak juga, ini kan pernyataan yang menggeneralisir, itu salah betul, salah total,” ketus Melki.
Jadi, Melki melanjutkan, 800 aduan yang BEM UI dapatkan itu orang tuanya masing-masing bekerja di sektor-sektor yang tidak mampu, seperti anak tukang becak, driver online dan sebagainya.
“Sehingga pernyataan UI cenderung blunder dan tidak menjawab permasalahan,” ucapnya.
Kemudian respon kampus tidak mampu menjelaskan kepada BEM UI dan mahasiswa terkait rasionalisasi kenaikan tarif tersebut bagaimana dan lain sebagainya.
“Sehingga sampai saat ini kami belum dapat penjelasan harusnya bagaimana, kenapa begini tarif dan lain sebagainya, bahkan saya sebagai Ketua BEM UI belum pernah bertemu rektor seumur jadi Ketua BEM,” imbuhnya.( JK )
