tribundepok.com – Anggota DPRD Depok berinisial HTJ diduga menggunakan kendaraan dengan plat nomor palsu. Tudingan ini dilontarkan oleh Haris Fadillah, Ketua Garuda Nusantara Kota Depok, yang menyatakan siap melaporkan HTJ ke pihak berwajib. Bersama Ketua Serikat Petani Depok, Pardong, Haris menegaskan bahwa pejabat seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan malah menunjukkan perilaku yang mencederai kepercayaan publik.
“Kami akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Depok. Pejabat harus memberi contoh yang baik untuk masyarakat, bukan malah petantang-petenteng dengan mobil mewah tetapi menggunakan plat nomor palsu,” ujar Haris Fadillah kepada tribundepok.com Rabu (16/10/2024).
Desakan untuk Penyelidikan Tuntas
Haris menambahkan bahwa aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk mendesak pihak berwenang agar segera mengusut dugaan penggunaan plat nomor palsu oleh HTJ. Menurutnya, perilaku seperti ini tidak bisa ditolerir, apalagi dari seorang pejabat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Dugaan penggunaan plat nomor bodong oleh seorang pejabat ini harus diusut tuntas. Jangan mentang-mentang punya jabatan, bisa seenaknya memberi contoh buruk bagi rakyat,” tegas Haris.
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik
Kasus ini menjadi sorotan karena HTJ, sebagai anggota DPRD, memegang posisi yang seharusnya mencerminkan integritas dan akuntabilitas. Jika benar terbukti menggunakan plat nomor palsu, hal ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan para pejabatnya.
Haris Fadillah dan Pardong, mewakili elemen masyarakat dan kelompok petani, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam mengambil tindakan terhadap HTJ jika terbukti bersalah.
Masyarakat Menunggu Tindakan Tegas
Kasus ini juga memicu reaksi keras dari masyarakat Depok, yang menginginkan transparansi dari para pejabat. Banyak pihak berharap agar kepolisian segera turun tangan dan memeriksa keabsahan plat nomor kendaraan HTJ. Menurut warga, sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran oleh pejabat publik sangat diperlukan agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang.
“Kami ingin para pejabat menunjukkan contoh yang baik. Jika ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan, apalagi jika itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Langkah Selanjutnya
Garuda Nusantara dan Serikat Petani Depok berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Depok dalam waktu dekat. Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilakukan secara damai namun tegas, dengan tujuan meminta kejelasan dan transparansi dari HTJ terkait dugaan pelanggaran tersebut. Haris Fadillah menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, terutama terhadap pejabat publik.
“Pejabat itu harus bersih, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Jika tidak, bagaimana bisa rakyat percaya pada pemimpinnya?” pungkas Haris.
Kini, masyarakat Depok menunggu langkah tegas dari aparat hukum dan lembaga terkait dalam menindaklanjuti kasus ini. Jika terbukti, kasus ini akan menjadi pukulan telak bagi citra DPRD Depok dan integritas para anggotanya.(JW)
