tribundepok.com – Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang digadang sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan di Kota Depok menjadi sorotan. Kritik keras dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan, Imam Turidi, yang menilai distribusi KDS tidak proporsional dan tidak merata di berbagai wilayah. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Depok Komisi D, Ade Firmansyah, angkat bicara. Menurutnya, penyaluran KDS sudah berdasarkan data valid dan bukan berdasarkan wilayah, melainkan berdasarkan tingkat kemiskinan masyarakat.
KDS Berbasis Data, Bukan Wilayah
Ade Firmansyah menegaskan bahwa penyaluran bantuan melalui program KDS sudah dilakukan sesuai mekanisme yang jelas dan terukur. Menurutnya, penentuan penerima manfaat KDS bukan didasarkan pada sebaran wilayah, tetapi berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Depok.
“Keliru kalau berpikir program KDS harus adil berbasis wilayah. Program ini menyasar masyarakat miskin dan rentan yang tersebar di seluruh wilayah, dan kondisi kemiskinan di satu wilayah dengan wilayah lain tentu berbeda. Jadi, proporsionalitasnya berbasis data kemiskinan, bukan wilayah administratif,” ujar Ade Firmansyah kepada tribundepok.com Rabu ( 16/10/2024).
Ia menambahkan, Dinas Sosial sudah melakukan survei dan verifikasi langsung untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan. Data yang digunakan adalah hasil survei yang valid dan sudah diuji dengan parameter kemiskinan yang tepat.
Manfaat KDS untuk Warga Depok
Ade Firmansyah juga memaparkan manfaat besar yang telah dirasakan oleh warga Depok dari program KDS. Menurutnya, program ini sudah berjalan dengan baik dan terbukti membantu masyarakat yang tidak mampu melalui berbagai jenis bantuan.
“Ada tujuh jenis manfaat KDS yang sudah dinikmati oleh warga Depok yang tidak mampu, antara lain bantuan iuran jaminan kesehatan (KIS PBI), beasiswa untuk SD, SMP, SMA, dan mahasiswa berprestasi (Bidikmisi), renovasi rumah tidak layak huni, bantuan pangan kota, bantuan untuk lansia dan disabilitas, santunan kematian, serta pelatihan dan keterampilan kerja,” jelasnya.
Ade juga menegaskan bahwa semua mekanisme penyaluran KDS dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 31 Tahun 2022 tentang parameter penetapan penduduk miskin Kota Depok. Setiap bantuan yang disalurkan sudah melalui proses validasi dan verifikasi yang ketat, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya terjaga.
“Saluran bantuan sudah divalidasi dan diverifikasi sesuai Perwal. Semua mekanisme transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ade.
Penurunan Tingkat Kemiskinan, Bukti KDS Tepat Sasaran
Ade Firmansyah membantah keras anggapan bahwa program KDS tidak efektif. Ia menekankan bahwa data menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Depok terus menurun selama empat tahun terakhir, sebagai bukti keberhasilan program ini.
“Tingkat kemiskinan di Depok menurun selama empat tahun berturut-turut: tahun 2021 sebesar 2,58%, tahun 2022 turun menjadi 2,53%, tahun 2023 menjadi 2,38%, dan pada tahun 2024 ini kembali turun ke 2,34%. Ini bukti bahwa KDS bekerja dengan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ade meminta para anggota dewan yang mengkritik program KDS agar berbicara berdasarkan data, bukan dengan narasi emosional atau sentimen pribadi. “Tolong, kalau bicara, berbasis data ya, jangan pakai narasi berbasis sentimen,” ujarnya dengan tegas.
Kritik dari PDI Perjuangan
Di sisi lain, Imam Turidi dari PDI Perjuangan menyuarakan kritik terhadap distribusi KDS, yang menurutnya tidak merata. Dalam kampanye bersama calon Wali Kota Depok, Supian Suri, di Kelurahan Pondok Cina, Imam menyebut bahwa hanya segelintir warga yang menerima KDS di beberapa wilayah.
“Di Kelurahan Kukusan, hanya 14 warga yang menerima KDS, sementara di Kelurahan Beji penerimanya tak lebih dari 30 orang,” kata Imam, mengkritik minimnya jumlah penerima manfaat di beberapa wilayah yang ia nilai kurang transparan.
Ade Firmansyah: Fokus pada Data dan Program untuk Kesejahteraan
Menanggapi kritik tersebut, Ade Firmansyah menegaskan bahwa KDS bukanlah program berbasis kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Depok. Ia juga menegaskan bahwa setiap tahapan dalam penyaluran KDS sudah dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan utama membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
“KDS ini adalah program yang tepat sasaran dan sangat bermanfaat. Kami akan terus memastikan agar program ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat miskin di Depok,” pungkas Ade Firmansyah.
Dengan data yang menunjukkan penurunan kemiskinan di Kota Depok, program KDS tetap menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski mendapatkan kritik, Ade Firmansyah memastikan bahwa program ini akan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan warga yang membutuhkan.( Joko Warihnyo)
