tribundepok – Dampak kenaikan BBM sejak 3 September lalu sudah semakin mencekik, tak hanya harga bensin dan solar bersubsidi yang membumbung tinggi mencekik rakyat tapi juga harga kebutuhan pokok ikut meroket, memberatkan perekonomian rakyat yang masih terpuruk pasca Covid.
Masyarakat miskin semakin miskin yang setengah miskin jadi miskin, bahkan diprediksi jika dibiarkan tingkat kemiskinan akan menembus 12 persen.
Kenaikan BBM disusul kenaikan transportasi pun makin mencekik .
“Bahkan menghindari kenaikan biaya transportasi yang liar seperti bola panas, Walikota Depok mengeluarkan Perwal yang mengatur kenaikan tarif angkutan umum .
İni tak bisa dihindari dengan melambungnya tarif BBM , selain pengguna angkutan tentunya nasib sopir angkot juga tak bisa diabaikan. Memang memberatkan masyarakat, untuk itu solusinya kenaikan BBM harus dibatalkan sehingga tarif pun bisa terjangkau lagi,” ujar Pardi Dongkal lagi.
Meski beralasan kenaikan ini akibat subsidi BBM yang tak tepat sasaran, hingga jadi beban berat pemerintah tapi tetap saja tindakan menaikkan harga BBM yang cukup tinggi adalah tindakan mendzolimi rakyat.
Untuk itu gabungan dari beberapa kelompok LSM /ormas seperti Serikat Petani Depok, Kapok, GMPI,FPKD,MPPD, RDS, KPS2D,MGPPI, dan lainnya berupaya membawa persoalan ini ke DPRD Kota Depok. Kami ingin kita semua bersama wakil rakyat menyuarakan keberatan adanya kenaikan harga BBM. İtu kewajiban mereka juga ” paparnya M Syahril
“Agendanya bukan lagi menyampaikan permasalahan, karena pasti para wakil rakyat itu tahu permasalahan nya. Hanya saja mulut dan hatinya terkunci untuk melakukan pembelaan. Hanya menunggu perubahan dari atas. Tidak peka. Sampai hari ini hanya ada satu partai yang lantang menyuarakan dan meminta presiden membatalkan kenaikan harga BBM. Kami ingin semua wakil rakyat itu ikut lantang bersuara,” papar M Syahril salah seorang orator Aliansi Masyarakat Depok Bersatu ( AMDB )
Berbagai demonstrasi sudah merebak di seantero negeri tapi pemerintah pusat tak bergeming.
“Kami ingin seluruh anggota DPRD Depok menyampaikan pada DPP partainya masing masing untuk minta mendesak pemerintah pusat atau presiden membatalkan keputusan menaikkan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Kita harus bisa bersatu meski berbeda partai ataupun menjadi partai pengusung presiden. Seandainya ada kebijakan yang tak berpihak pada rakyat ya harus tetap berani mengkritisi. Itu jika mereka berpihak pada rakyat,” tandas Diantoro
AMDB berniat mengajak segenap anggota dewan untuk menyadari posisinya dan berjuang bersama masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kota Depok itu berlangsung damai. Puluhan peserta aksi menyerahkan petisi diterima oleh Ade Firmansyah, Imam Musanto dan Farida ( Fraksi PKS), Rienova Serry Donnie (Fraksi Gerindra) dan Babay Suhaimi ( Fraksi PKB & PSI).Didampingi juga Sekretaris DPRD Kota Depok, Kania Parwanti.
Pada massa pendemo Imam Musanto memberikan tanggapan positif. “Kami dari Fraksi PKS sangat mendukung aksi tersebut karena sejalan dengan perjuangan kami. Kami akan kawal hingga pemerintah mau membatalkan kenaikan harga BBM. Kami senang sekali, bahwa mereka juga mewakili masyarakat Depok, begitu juga kami , terus kita bersama -sama berjuang demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut imam semakin banyak yang berjuang lebih besar kemungkinan pemerintah mau mrndengar .” Kami minta semua bijak dan tenang, kita semua berusaha agar pemerintah pusat bersedia menurunkan llagi harga BBM yang dampaknya sangat besar , kami akan kawal ,”janjinya. ( Ndra)
