tribundepok.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat tidak boleh lahir karena tekanan pihak tertentu. Menurutnya, setiap keputusan harus dibangun di atas sistem yang kuat, aturan yang jelas, serta integritas yang tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan KDM sebagai respons atas berbagai desakan terkait penutupan sejumlah aktivitas tambang di Bogor Barat yang berdampak langsung terhadap ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
Di tengah polemik yang berkembang, Dedi Mulyadi mengaku memahami keresahan masyarakat, khususnya para pekerja tambang yang kehilangan sumber penghasilan akibat penghentian aktivitas tambang dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus ditangani dengan bijak dan penuh kehati-hatian.
KDM juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah telah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga yang selama ini bergantung pada sektor tambang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tambang tidak bisa dipandang semata-mata dari sisi ekonomi. Pemerintah, kata dia, tetap harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, hingga keberlanjutan jangka panjang.
“Kebijakan tidak boleh dibangun atas tekanan.
Semua harus berdasarkan sistem yang benar dan integritas yang dijaga,” ujar KDM.Kamis (7/5/2026)
Ia menambahkan, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Aspirasi masyarakat, lanjutnya, akan tetap didengar, namun proses pengambilan keputusan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan kepentingan jangka panjang daerah.
Di sisi lain, penutupan aktivitas tambang di Bogor Barat memang menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain banyak pekerja kehilangan mata pencaharian, sejumlah usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pertambangan juga ikut terdampak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor disebut akan terus melakukan pembahasan guna mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kepastian ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan serta tata kelola pertambangan yang baik.***
Editor : Joko Warihnyo
