tribundepok.com — Debat terbuka putaran kedua Pilkada Depok semakin memanas ketika calon Wali Kota Depok nomor urut 02, Supian Suri, menanggapi tudingan dari kubu petahana. Tuduhan bahwa pendukungnya melakukan intimidasi dibantah keras oleh Supian, yang justru mengungkap adanya intimidasi dari pihak penguasa kepada pegawai honorer dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Tudingan intimidasi awalnya dilontarkan oleh calon Wakil Wali Kota nomor urut 01, Ririn Farabi, yang mengklaim bahwa sejumlah relawan dari kubu Supian Suri dan pasangannya, Chandra Rahmansyah, melakukan tekanan terhadap pendukung mereka. Merespons tudingan itu, Supian tidak tinggal diam dan segera memberikan pernyataan tegas.
“Kami merasa harus dibuktikan dulu dengan aparat,” ujar Supian, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap tudingan yang ia anggap belum berdasar.
Ia pun dengan lantang menyinggung adanya intimidasi dari pihak penguasa terhadap tenaga honorer dan pegawai-pegawai di Pemkot Depok. “Justru yang paling mengkhawatirkan adalah intimidasi dari seorang penguasa kepada tenaga-tenaga honorer, kepada pegawai-pegawai di Pemkot Depok,” tambahnya dengan nada serius.
Dalam pernyataannya, Supian mengungkapkan bahwa pegawai kontrak dan sukarelawan di lingkungan Pemkot Depok menghadapi tekanan untuk menunjukkan dukungan kepada partai yang berkuasa. Ia menyebut bahwa para pegawai bahkan diminta menandatangani surat pernyataan mendukung petahana sebagai syarat agar dapat mempertahankan posisi mereka.
“Intimidasi kepada pejabat-pejabat di pemkot sampai kepada intimidasi tenaga-tenaga sukwan (sukarelawan), mereka harus membuat surat pernyataan untuk memberikan dukungan kepada partai penguasa,” ucap Supian, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi yang menurutnya menekan hak berpolitik para pegawai pemerintah.
Lebih jauh, Supian menyampaikan bahwa beberapa dari mereka, bahkan petugas pengelola sampah, menerima pesan WhatsApp dari petahana yang ia sebut sebagai bentuk intimidasi politik.
“Ini namanya intimidasi. Seorang penanggung jawab sampah, pengelola sampah harus diintimidasi dengan WA dari seorang penguasa,” ujar Supian sambil menambahkan bahwa ia memiliki bukti berupa pesan WhatsApp yang ia klaim menunjukkan tekanan dari penguasa.
Supian juga menekankan bahwa tindakan intimidasi ini, menurutnya, tidak hanya terjadi kepada perempuan tetapi juga kepada pegawai dan sukarelawan yang bekerja di bawah tekanan demi mempertahankan kekuasaan pihak petahana. “Jadi cerita intimidasi ini bukan hanya untuk perempuan, yang paling keras adalah dari penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya,” tegasnya lagi.
Pernyataan Supian dalam debat kali ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar audiens yang hadir merespon dengan antusias, mempertanyakan apakah tuduhan intimidasi yang dilontarkan benar-benar terjadi. Bagi publik Depok, klaim Supian Suri soal tekanan politik terhadap pegawai honorer dan sukarelawan di lingkungan Pemkot memberikan warna baru dalam persaingan Pilkada yang semakin ketat.
Namun, isu intimidasi politik menjadi perbincangan hangat di Depok, mempertegas bahwa perebutan kekuasaan di kota Depok ini tak hanya soal adu gagasan, tetapi juga menyentuh persoalan etika politik dan hak-hak pegawai di lingkungan pemerintahan.( JW )
