tribundepok.com – Langkah proaktif untuk meningkatkan infrastruktur transportasi publik di Kota Depok menjadi sorotan utama dengan kabar terbaru tentang peluncuran layanan angkutan perkotaan berbasis skema pembelian layanan (buy the service) atau BTS pada bulan April 2024 mendatang. Kerjasama antara Pemerintah Kota Depok, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggarisbawahi komitmen untuk menjawab kebutuhan transportasi yang semakin meningkat di lingkungan perkotaan.
Menurut Zamrowi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, skema BTS ini diprakarsai sebagai solusi konkret untuk memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Kemenhub, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Kehadiran BTS diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang memadai bagi warga perkotaan, dan kami optimis masyarakat akan merespons positif terhadap inisiatif ini,” ujarnya saat acara Forum Rencana Kerja (Renja) Dishub Kota Depok Tahun 2025 di Gedung Sasono Mulyo, Senin (26/02/24).
Lebih lanjut, Zamrowi menjelaskan bahwa pihaknya juga akan mengadakan revitalisasi angkutan umum, peremajaan armada, serta penyesuaian rute trayek angkutan. “Integrasi rute angkutan kota menjadi fokus kami, dengan membuka Stasiun Pondok Rajeg dan MRT Harjamukti untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok, M. Hasyim, menyambut baik rencana peluncuran BTS. Dukungan Organda tidak hanya sebatas pada aspek teknis, namun juga pada upaya peningkatan pelayanan secara menyeluruh.
“Kami berharap BTS dapat melayani beragam koridor, bukan hanya satu, sesuai dengan arah kebijakan Dishub Kota Depok untuk mencapai visi Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera,” tuturnya dengan penuh semangat.
Dengan kolaborasi antara Pemkot Depok, Kemenhub, BPTJ, dan dukungan dari Organda, peluncuran layanan angkutan perkotaan BTS diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.( Ayu )
