Pembangunan Kota Depok Lamban.
Kita butuh pemimpin yang mampu melaksanakan percepatan pembangunan, yang mampu bernegosiasi dan berkoordinasi dengan pemeritah propinsi dan pusat serta para investor agar rencana pembangunan jangka menengah dan panjang terlaksana baik. Pemimpinan daerah yang tidak terpengaruh kebijakan parpol pengsungnya, melaikan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas dan majunya roda pembangunan sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
tribundepok.com – Keluhan tentang lambannya pembangunan di Kota Depok ini disampaikan oleh
Agung Witjaksono , mantan anggota DPRD Kota Depok dari Partai Demokrat dua periode.
Menurutnya ada missing link antara kebijakan pemerintah Kota Depok era Badru Kamal dengan
penerusnya dan juga antara kebijakan legislatif terdahulu dan sekarang. Sehingga banyak rencana
pembangunan yang tersendat bahkan tidak terlaksana sesuai perencanaan.
“ Contohnya, pemerintah Kota Depok pada masa Badrul Kamal dalam peraturan daerahnya telah
menetapkan konsentrasi dalam hal pembangunan inflakstruktur di tiga titik pusat kota sesuai
dengan RPJMP , yakni jalan Margonda Raya, wilayah Cinere dan yang tidak kalah penting jalan
Raya Bogor sebagai jalan protokol. Kalau saat itu Cinere tidak dijanjikan akan di plot sebagai salah satu pusat kota tentunya warganya sudah hengkang mengusulkan untuk gabung dengan Kota
Jakarta. Namun hasilnya juga tidak maksimal,” keluh mantan politisi yang kini lebih suka menjadi
pengamat politik dan praktisi hukum ini.
Agung juga menyebutkan selain pembangunan tiga titik pusat Kota, pembangunan terminal kelas
tipe A yang ada pun belum berjalan dengan baik, pembangunan alun-alun terkesan lama dan
tetunda-tunda meski akhirnya selesai juga dan diresmikan hari ini, Di wilayah timur sudah dua
puluh tahun dirancanakan akan dibangun RSUD belum juga terwujud. Pembangunan Tol Desari
yang jaraknya tidak terlalu panjang pun makan waktu yang begitu lama untuk penyelesaiannya,
tambahnya.
“ Padahal untuk RSUD mungkin lebih mudah membeli RS yang berjalan kurang maksimal lantas
diubah dan dikembangkan jadi RSUD tentunya menghemat banyak biaya baik pencarian lokasi,
pembebasan lahan dan pembangunannya, “ usulnya.
Jika melihat stagnansi dalam pembangunan , menurut hemat saya, perlu dikaji lagi dan diperbaiki
sistem pemerintahan yang ada diseuaikan dengan aturan daerah Jawa Barat . DPRDnya pun harus
lebih intens berkoordinasi dengan DPRD prpopinsi dan pusat untuk menentukan kebijakan dan
mengatur anggaran agar pembangunan bisa lebih maksimal,” lontar mantan Ketua BKD DPRD
Depok ini.
Agung berharap jelang Pilkada ini akan ada angin segar. “ Kita butuh pemimpin yang mampu
melaksanakan percepatan pembangunan, yang mampu bernegosiasi dan berkoordinasi dengan
pemeritah propinsi dan pusat serta para investor agar rencana pembangunan jangka menengah
dan panjang terlaksana baik. Pemimpinan daerah yang tidak terpengaruh kebijakan parpol
pengsungnya, melaikan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas dan majunya
roda pembangunan sesuai dengan koridor ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (toro)
