tribundepok.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya siap menerapkan Work From Home (WFH) . Idris menjelaskan, penerapan WFH yang rencananya akan dimulai 4 September mendatang tersebut merupakan tindaklanjut dari turunnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris akhirnya mengeluarkan Instruksi Wali Kota (Inwal) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Wilayah Kota Depok, disampaikan di Balai Kota Depok, Jawa Barat Jumat(1/9/23).
Inwal yang ditetapkan 31 Agustus 2023 bernomor 12 tahun 2023 tersebut mengatur beberapa kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota salah satunya terkait Work Form Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Nantinya ASN akan 30 persen work from office (WFO) dan 70 persen WFH,” kata Mohammad Idris
Langkah tersebut, kata Idris, sebagai kewaspadaan dini terhadap kualitas udara di Kota Depok, yang kini masih dalam kategori Sedang berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Idris menyatakan, untuk dinas-dinas yang memang SDM-nya dibutuhkan secara terus-menerus untuk pelayanan masyarakat tetap WFO tentunya ada perkecualian.
“Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mengatur pelaksanaan Work From Home (WFH)
paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dengan prioritas bagi yang berisiko sakit, ibu hamil, ibu menyusui dan pra lansia/lansia,” paparnya.
Idris berharap kebijakan ini nantinya berjalan efektif namun tidak mengganggu pelayanan masyarakat, serta tidak disalahgunakan ASN untuk berkeliaran ke mall atau tempat rekreasi dan lainnya.
“Pengawasan terhadap ASN yang WFH langsung dilakukan oleh kepala OPD dan melalui aplikasi K-Mob. Dari situ kami bisa mengetahui secara real time posisi ASN dimana mereka berada, baik saat WFH maupun tidak WFH, ” ujarnya.
Sebenarnya masih ada wacana lain yakni terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk anak sekolah,” Tetapi hal itu masih menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), ” kilahnya.
Untuk batas waktu WFH menurut Idris
akan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah dalam pengaturan WFH dengan memperhatikan capaian kinerja mereka.
“Melakukan evaluasi pelaksanaan WFH setiap 1 (satu) minggu sekali dengan memperhatikan perkembangan kondisi polusi udara sebagai dasar kebijakan pelaksanaan WFH pada minggu berikutnya. kalau sudah normal ya WFO lagi,” pungkasnya. (d’toro)
