BerandaNasionalMenkopolhukam Hadi Tjahjanto Perkuat Keamanan Siber dan Antisipasi Hoaks...
spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Perkuat Keamanan Siber dan Antisipasi Hoaks Jelang Pilkada 2024

tribundepok.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memerintahkan langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber, khususnya pada sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terkait dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam rangkaian pidatonya pada Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu, Hadi menekankan pentingnya menjaga ruang digital dari ancaman yang dapat mengganggu proses demokrasi.

“Semua pihak sudah kami kumpulkan untuk memastikan ruang siber tetap aman, tidak terganggu, dan tidak ada upaya untuk mengganggu stabilitas,” ujar Hadi dengan tegas.Rabu ( 2/10/2024)

Sebagai langkah konkret, Hadi menginstruksikan dua lembaga kunci, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk bersama-sama menjaga stabilitas ruang digital selama proses Pilkada. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan bebas dari intervensi siber.

Ancaman Misinformasi dan Polarisasi di Media Sosial

Tidak hanya soal keamanan siber, Hadi juga menyoroti dua ancaman utama di dunia digital, yakni penyebaran misinformasi dan meningkatnya polarisasi di masyarakat. Menurutnya, media sosial kini menjadi lahan subur bagi hoaks dan provokasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

“Misinformasi dan polarisasi adalah ancaman nyata yang harus kita hadapi bersama. Kita sudah mengumpulkan berbagai pihak, termasuk wartawan dan media, untuk melakukan kontrol ketat agar informasi yang beredar tidak memicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Hadi.

Ia menambahkan bahwa peran media sangat penting dalam mencegah penyebaran berita palsu yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, upaya pengawasan dan klarifikasi informasi menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas sosial.

Pendekatan Persuasif dan Cooling System

Selain fokus pada pengamanan siber, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai upaya lain untuk menjaga kelancaran Pilkada 2024. Salah satunya adalah penerapan cooling system atau strategi pendinginan situasi melalui pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, dan adat. Pendekatan ini diharapkan mampu meredam potensi konflik yang bisa timbul dari persaingan politik.

Hadi juga menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk desk koordinasi Pilkada yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Desk ini akan berperan dalam mengoordinasikan berbagai isu yang mungkin menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Dengan adanya desk koordinasi ini, kita berharap berbagai permasalahan yang muncul bisa segera diatasi dengan baik dan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai,” pungkasnya.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga keutuhan dan kelancaran proses demokrasi di tengah tantangan digital yang semakin kompleks. Dengan penguatan sistem keamanan siber dan upaya menjaga kondusivitas media sosial, diharapkan Pilkada 2024 akan menjadi contoh penyelenggaraan demokrasi yang sukses dan damai.( Red )

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img
tribun depok
tribun depokhttp://tribundepok.com
tribundepok.com - faktual update
tribundepok.com