tribundepok.com – Maraknya praktik politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Depok menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Wido Pratikno, seorang aktivis buruh yang dikenal vokal menyuarakan keadilan. Informasi mengenai praktik curang ini ramai diperbincangkan di media sosial dan grup-grup WhatsApp, memicu kemarahan Wido yang menyerukan tindakan tegas terhadap para pelaku.
Prihatin terhadap Demokrasi Kota Depok
“Saya sangat prihatin dengan kondisi ini di Kota Depok yang kita cintai. Politik uang adalah ancaman serius terhadap demokrasi dan keadilan,” ujar Wido kepada tribubdepok.com Minggu (24/11/2024)
Menurutnya, praktik tersebut mencederai integritas Pilkada dan menciptakan preseden buruk bagi masa depan politik di Depok.
Wido menegaskan bahwa politik uang tak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga merusak moral masyarakat.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada efek jera, baik untuk pelaku maupun penerima. Jika tidak, demokrasi di Depok akan terus tergerus oleh uang,” tambahnya dengan nada tegas.
Tuntutan kepada Bawaslu untuk Bertindak Tegas
Wido juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang.
Ia mendesak agar Bawaslu segera memaksimalkan kinerja seluruh pengawas pemilu yang tersebar hingga ke tingkat TPS.
“Bawaslu jangan tinggal diam. Mereka punya banyak pengawas, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Jumlahnya ribuan. Kalau ini dimaksimalkan, seharusnya praktik politik uang bisa diminimalisir,” katanya.
Menurut Wido, pengawasan yang lemah akan semakin membuka peluang terjadinya pelanggaran pemilu. Ia meminta agar setiap laporan masyarakat terkait politik uang ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
Seruan untuk Memerangi Politik Uang
Sebagai aktivis yang kerap terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, Wido mengajak seluruh masyarakat Depok untuk ikut memerangi politik uang.
Ia menegaskan bahwa menerima uang dari para pelaku juga merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum.
“Ayo perangi politik uang di Pilkada Depok! Segera tangkap dan penjarakan para pelakunya. Kami juga mengimbau warga Depok untuk tidak tergiur dengan tawaran uang, karena itu adalah pelanggaran pemilu dan ada sanksinya. Jangan main-main,” tegasnya.
Pelanggaran Politik Uang dan Konsekuensinya
Praktik politik uang merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Namun, efektivitas penegakan hukum bergantung pada kerja sama antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Pengamat politik lokal, Irfan Maulana, mendukung pernyataan Wido dan menekankan pentingnya pengawasan aktif dari masyarakat. “Politik uang tidak akan terjadi jika masyarakat menolak. Pendidikan politik harus terus digalakkan agar warga memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan uang,” ujarnya.
Harapan untuk Pemilu yang Bersih dan Berintegritas
Dengan Pilkada yang semakin dekat, Wido berharap seluruh pihak, mulai dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat, bisa bekerja sama menjaga integritas proses demokrasi di Depok. Ia juga berharap bahwa tindakan tegas terhadap pelaku politik uang akan menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang mencoba merusak demokrasi.
“Kita harus menjaga agar Pilkada Depok bersih dan berintegritas. Masa depan kota ini ada di tangan kita semua. Jangan biarkan uang menguasai suara rakyat,” tutupnya dengan penuh harapan.
Seruan Wido menjadi pengingat penting bahwa demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat Depok kini ditantang untuk menolak godaan uang dan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan misi membangun kota Depok dengan keadilan dan kejujuran.( JW )
