tribundepok.com – “ Bukannya saya tak berpihak pada masyarakat kecil yang butuh pengobatan gratis, hal itu sudah diupayakan pemerintah Depok selama ini, sesuai dengan program pemerintah pusat yakni Kartu Indonesia Sehat, bagi warga kurang mampu. Terkait pengobatan dengan KTP, saya rasa tidak reastis jika saya jadikan janji politik saya. Ada pereturan pemerintah pusat tentang itu dan kebijakan daerah harus linier dengan kebijakan pusat, apakah tidak akan bertentangan jika dibuat berobat gratis dengan KTP, sementara pemerintah punya program JKN yang dikelola oleh BPJS dan ada pula program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di dalamya bagi yang tidak mampu,” ujar Idris ketika ditanya salah seorang warga terkait programnya di bidang kesehatan.
Menguatkan argumen Idris , Anggota DPRD Kota Depok, Hafid Nasir juga mengatakan, program BPJS tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki nilai gotong royong. “ Pemerintah mendorong warga yang mampu untuk membayar premi dimana kelebihannya untuk subsidi masyarakat kurang mampu lewat KIS. JIka kemudian dialihkan berobat dengan menggunakan KTP, maka keadilan dan gotong royong itu tidak ada, semua orang bisa berobat dengan KTP dan pemerintah daerah akan kebobolan dalam hal penganggarannya. Lantas bagaimana dengan pemerintah pusat yang mendorong semua warga memiliki BPJS ,” tegas M. Hafid Nasir.
Memang benar ada beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berobat dengan KTP seperti Banten, Bekasi dan lainnya . Namun pada perjalanannya gagal dilaksanakan. Bekasi berencana menarik kembali kebijakan tersebut karena terlalu besar menyedot APBDnya. Di Banten janji politik gubernurnya saat kampanye terpaksa tak bisa dilaksanakan lantaran terbentur peraturan pusat. Hal itu dinyatakan oleh Wakil Gubernur Andhika Hazrumy bahwa pengobatan gratis menggunakan KTP Elektronik di Banten belum terlaksana dikarenakan terbentur dengan aturan terkait BPJS.
Idrispun menambahkan, persoalan bukan hanya di saat membuat peraturan daerahnya yang harus linear dengan pusat tetapi juga perlu dipikirkan penganggarannya. “ Seandainya aturan pengobatan dengan KTP dipaksakan akan berbenturan lagi dengan anggaran, karena menggunakan APBD Kota Depok, apakah anggaran yang ada mencukupi untuk menutupi pembiayaan program tersebut , padahal cukup banyak kebutuhan lain baik di bidang pendidikan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan lainnya yang juga harus dipenuhi,” paparnya saat sosialisasi di hadapan warga Kampung Rawageni, Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung , Sabtu (10/10).
Kedatangan KH M . Idris mendapat sambutan antusias warga yang ingin mendukungnya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri tokoh masyarakat, ulama dan warga Rawa Geni, Kecamatan Cipayung, seperti KH Syaifudin , Ustadz Jamhari, H.M. Rofiq dan Adi Gunaya ( Adi Kumis ). Penanggung Jawab kegiatan Ade Gunaya mengemukakan, sengaja kami hadirkan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama pengurus Rt dan Rw serta Karang Taruna, semua dengan memperhatikan protokol kesehatan, baik jaga jarak dan pakai masker dan hand sanitizer.
Di sana Idris memaparkan visi misi dan janji kampanyenya yang tertuang dalam 10 program untuk masyarakat. “ Saya hanya menjanjikan program riil untuk masyarakat yang bisa terlaksana dan sesuai dengan anggaran daerah yang kita miliki, “ ujar Idris.
Tokoh masyarakat Mohammad Rofiq menerangkan, warga Rawageni sudah berkomitmen untuk terus mendukung karena menilai sosok Idris mampu mengayomi Kota Depok.
“ Beliau Kyai, orang asli Depok, berpengalaman dan terbukti amanah mengurus Kota Depok, jadi layak kita dukung melanjutkan program-programnya di periode kedua. Sosok Imam yang muda, tegas serta punya pengalaman politik yang baik membuat pasangan ini layak dipilih untuk melanjutkan pembangunan di Depok, dua periode “ujar Rofiq. ( toro ).
