tribundepok.com – Kota Depok tengah diguncang isu hangat mengenai distribusi proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kabarnya, sejumlah proyek ini telah “diamankan” oleh oknum tertentu sebelum pemerintahan baru hasil Pilkada 2024 resmi dilantik. Isu ini memunculkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat, terutama para pengamat antikorupsi yang mempertanyakan transparansi dan integritas pemerintahan.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapok Kota Depok, Kasno, menyebut bahwa langkah ini tidak hanya melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk balas dendam politik.
“Apakah ini ulah tim sukses dari kubu yang kalah? Jika benar, ini bisa menjadi indikasi kuat adanya motif politik di balik tindakan ini,” ujar Kasno , Sabtu (7/12/2024).
Tantangan Awal Kepemimpinan Baru
Supian Suri dan Chandra, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang baru saja terpilih, dihadapkan pada ujian berat sejak hari pertama menjabat. Dugaan penyimpangan ini menjadi sorotan publik yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Proyek PL yang seharusnya mendukung pembangunan masyarakat justru diduga diberikan kepada rekanan tertentu tanpa melalui proses transparan.
Lebih mencengangkan, proyek-proyek PL yang telah dialokasikan ini tidak mencakup pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Depok, yang seharusnya menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang tujuan dan kepentingan di balik penunjukan tersebut.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Kasno menegaskan, Wali Kota Supian dan Wakil Wali Kota Chandra harus segera mengambil langkah tegas.
“Mereka harus menjadi simbol perubahan. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan. Oknum pejabat yang bermain curang harus ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
LSM Kapok juga mendesak Kejaksaan Negeri Depok dan aparat penegak hukum lainnya untuk turun tangan. Jika dugaan ini terbukti, Kasno menekankan pentingnya sanksi hukum yang adil bagi pelaku, tanpa kompromi.
“Masyarakat Depok menanti keberanian pemimpin baru mereka. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi soal masa depan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tambah Kasno.
- Harapan pada Pemerintahan Supian-Chandra
Masyarakat Depok berharap duet Supian-Chandra dapat membawa pemerintahan kota ke arah yang lebih baik. Langkah konkret seperti evaluasi menyeluruh terhadap proyek PL dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi tuntutan yang mendesak.
Para pengusaha lokal yang merasa dirugikan akibat penunjukan ini diimbau untuk melapor kepada pihak berwenang agar kebenaran dapat terungkap.
“Supian dan Chandra punya peluang emas untuk menunjukkan bahwa pemerintahan mereka tidak memberikan ruang bagi pelanggaran hukum. Ini bukan hanya soal memenuhi janji politik, tetapi juga soal membangun fondasi pemerintahan yang kokoh,” kata Kasno.
Cermin Masa Depan Depok
Kasus ini menjadi penentu bagi citra pemerintahan Supian dan Chandra. Tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat tetapi juga mencatatkan mereka sebagai pelopor reformasi birokrasi di Depok. Sebaliknya, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, isu ini bisa menjadi noda hitam bagi pemerintahan mereka di masa depan.
“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tidak hanya berbicara, tetapi bertindak nyata. Ini adalah momen bagi Supian dan Chandra untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang membawa Depok menuju era baru,” pungkas Kasno.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pertama pemerintahan baru. Akankah duet Supian-Chandra berhasil membersihkan birokrasi Depok dari isu korupsi? Ataukah, kasus ini justru menjadi awal dari tantangan yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab.( JW )
