tribundepok.com – Terkait pemberian Bansos berupa paket sembako pada 1000 PNS Kota Depok , Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menganggapnya salah sasaran. “ Bantuan Sosial yang kemarin disalurkan pada masyarakat masih sangat kurang. Pembagiannya pun tidak merata. Rakyat masih kelaparan, kenapa walikota justru menggelontorkan bantuan sosial bagi PNS, yang sudah memiliki penghasilan tetap. Ini mencederai keadilan., “ keluh Roy Pangharapan, Ketua DKR.
Menurut Roy, tindakan ini justru memicu kemarahan rakyat kecil .Pasalnya sudah sebulan mereka dilarang bekerja dan beraktifitas diluar rumah serta tidak berpenghasilan tetap akibat Covid, sehingga sulit memenuhi kebutuhannya dan nyaris kelaparan. Namun bantuan pemerintah yang diharapkan tidak kunjung datang. Kabarnya pemerintah Kota Depok menyalurkan bantuan sejumlah Rp 250.000 bagi 30.000 KK padahal warga terdampak PSBB yang membutuhkan bantuan mencapai lebih dari 300.000 KK.
Bantuan sosial untuk warga Depok diistilahkan sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebenarnya di tujukan bagi warga yang miskin atau atau rentan miskin yang terdampak oleh aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. “ Kalau belum bisa memenuhi kebutuhan mereka setidaknya Pemkot bisa mendirikan dapur-dapur umum di setiap Kelurahan untuk menghidari rakyat kelaparan. Bukannya malah membuat pencitraan dengan memberikan bantuan sembako bagi para ASN yang bergaji tetap meski bekerja dari rumah . Pekerja harian yang tidak bergaji tetap dan diwajibkan tinggal di rumah malah nggak terima Bansos Ini kan tidak adil. “ kilahnya.
Terkait protes keras warganya , Walikota Depok , Muhammad Idris , mengakui memang masih ada celah dalam pendistribusian bantuan tersebut. “ Di mohon pengertiannya bahwa pendistibusian Jaring Pengaman Sosial (JPS ) ini dalam suasana yang serba cepat karena kondisi darurat, sehingga masih ada kesalahan seperti ini masalah data dan mekanisme distrribusinya yang masih perlu perbaikan, Kedepan akan kami evaluasi dan perbaiki,” janji Muhammad Idris.
Kondisi di lapangan dalam pembagian bansos tersebut memang amat memprihatinkan. Selain salah sasaran, jumlahnya yang jauh dari kebutuhan masyarakat juga jadi batu sandungan tersendiri belum lagi pengaturan mekanisme pembagiannya yang terkesan pilih kasih dan tidak merata. Ada Kelurahan yang mendapatkan banyak jatah bansos untuk warganya ada yang sangat sedikit padahal di wilayahnya banyak warga miskin / rentan miskin. Banyaknya RT/RW yang tidak kebagian bantuan, sehingga memicu kemarahan warga.
“ Terkait ini janji walikota yang akan mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme ke depan sangat perlu dilaksanakan. Mengingat bantuan dari propinsi yang belum jelas wujudnya dan sebentar lagi akan turun bantuan dari pemerintah pusat. Jangan sampai salah sasaran lagi,” pungkas Roy. (toro)
