tribundepok.com – Pagu anggaran Rp 2,5 M itu tentunya tidak mencukupi untuk itu pembangunan bisa diperoleh dari kedinasan dan DPRD.
“Maka sebaiknya RW RW aktif melihat kebutuhan di wilayahnya dan mengajukan proposal, semakin banyak proposal diajukan maka semakin banyak kemungkinan wilayah tersebut terbantu,” ujar Qurtifa Wijaya.
Hal tersebut disampaikan Qurtifa dalam sambutannya pada Musrenbang di Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong. Selain Qurtifa Wijaya hadir juga Hamzah mewakili DPRD Kota Depok pada Musrenbang Kalimulya yang dibuka oleh Sekcam Cilodong Zainal Arifin.
Musrenbang tersebut di hadiri juga oleh Lurah Kalimulya Nyoman, Lurah se kecamatan Cilodong, Ketua PKK Kelurahan Kalimulya Nur Hayati, Ketua LPM Rustam Nawawi, Reni Asisten Pembangunan , Siti dari Bapeda.
Dalam kesempatan itu Hamzah menyatakan pembangunan harus merata dan anggaran yang sama, Rp 2,5 M per-kelurahan tersebut dirasa kurang tepat.
” Harusnya anggaran disesuaikan dengan jumlah RW yang ada di Kelurahan tersebut, jadi jumlah RW nya harus dipikirkan oleh Bappeda . Dengan dengan demikian barulah pembangunan bisa merata, ” sarannya.
Seperti juga di kelurahan lain musrenbang Kalimulya juga mengajukan sejumlah pembangunan fisik dan non fisik seperti pembangunan posyandu, drainase dan lainnya selain pemberdayaan masyarakat.
Terlepas dari apapun yang diajukan dalam Musrenbang tersebut, Sekcam Cilodong Zainal Arifin mengingatkan agar segera membuat dan mengajukan proposalnya ke kecamatan. ” Jika tidak segera diajukan proposalnya maka tidak bisa ditindaklanjuti dan dianggarkan,” pesannya. (d’toro)
