tribundepok.com – Sejumlah LSM/element masyarakat Depok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Pungli(AMAP) akan mendatangi Kementrian ATR/BPN dijakarta,mempertanyakan maraknya pungli Pembuatan sertifikat tanah melalui Program PTSL 2021. Hal ini diutarakan oleh koordinator AMAP Pardong didampingi Sekjen H.Ahmad Syahril dalam wawancara dengan beberapa media tadi pagi.
” Yaa,Insya Allah Selasa ini kita akan Datangi kementrian ATR/BPN dijakarta,untuk mempertanyakan mahalnya biaya PTSL di Depok yang dibebankan pada masyarakat,padahal sesuai SKB 3 menteri,biaya PTSL paling tinggi adalah Rp.150.000,- tapi dikota Depok hasil investigasi kami,biayanya membengkak hingga jutaan rupiah” ujar pria bernama lengkap Pardy Dongkal ini. Ia menambahkan akan terus memperjuangkan agar biaya PTSL dikota Depok sesuai aturan yang berlaku. ” Rakyat jangan dibebani dimasa pandemi,rakyat jangan terus dicekik dengan pungli” tambahnya.
Sementara sekjen AMAP H.Ahmad Syahril menambahkan bahwa intinya kedatangan mereka ke kementrian ATR BPN membawa 3 Tuntutan. ” Yaa betul,ada 3 Tuntutan AMAP yakni 1. Usut tuntas biaya PTSL mahal di kota Depok yang diduga dipungli dan dinikmati oleh oknum BPN dan Panitia. 2.Tindak tegas oknum BPN dan Panitia yang bermain. 3. Kembalikan uang hasil pungli ke masyarakat. (pardi)
