Propinsi Jawa Barat Harus Evaluasi Sebelum Sebarkan Bansos
Ada beberapa masukan yang harus di dengar propinsi seperti tata cara pengiriman dan jalur penyebarannya,” ujar anggota Kommisi A ini.
tribundepok.com – Bantuan Sosial dari Jawa Barat sudah mulaiturun di sejumlah wilayah di Kota Depok. Sayangnya, bantuan yang konon akan dikirimkan melaui Gojek ini banyak kendalanya, selain penyebarannya tidak merata, banyak yang salah sasaran banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan tetapi tidak terbantu. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Abdul Hamid, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKB-PSI.
“ Sebelum menyebarkan Bansos, sebaiknya pihakpropinsi mulai mengevaluasi, baik dari berbagai sudut untuk ,memperbaiki tatacara dan penyebaran Bansoste rsebut agar tepat sasaran hingga bermanfaat buat masyarakat. Ada beberapa masukan yang harus di dengar propinsi seperti tata cara pengiriman dan jalur penyebarannya,” ujar anggota Kommisi A ini.
Menurut Abdul Hamid, dengan adanya Kampung Covid 19, sebenarnya masalah penyebaran bansos bisa lebih tertata. “ Masyarakat yang butuh bantuan kini sudah terdata lengkap dan lebihrapi di tiap kelurahan lengkap dengan NIK nya. Jadi bisa diketahui dengan jelas tiap RW membutuhkan kuota berapa. Agar tak salah sasaran penyebarannya bisa melalui pengelola Kampung Siaga Covid 19.Jika ada data yang tak sampai karena pindah atau apaun ,pihak RW tak bisa semena-mena mengganti nama, mereka harusdi musyawarahkan dahulu agar lebih jelas disalurkan kemana,” ujarnya.
Abdul Hamid juga mengusulkan adanya perbaikan tata cara pengiriman. “ Sebenarnya ini hanya usulan, kalau kemarin menggunakan aplikasi online untuk pengirimannya, menurut saya lebih besar biayanya, dana pengiriman itu bisa dimanfaatkan untuk paket bantuan yang lebih banyak. Belum lagi resikonya bisa saja hilang, kena pembegalan karena kondisi yang kurang aman, kecelakaan dan sebagainya.Kalau terjadi sepereti itu masyarakatlah yang dirugikan,ini harus dipikirkan kembali, jika terjadi siapa yang bertanggungjawab,” kilahnya.
Wakil ketua fraksi PKB-PSI ini juga mengusulkan kemungkinan bantuan tersebut berupa uang tunai menggunakan rekening bank.“ Dengan demikian kemungkinan salah sasaran bisa dieliminir, begitu juga potongan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bantuan tersebut bisa utuh sampai di tangan masyarakat yang butuh bantuan.Toh datanya sudah jelas, ”pungkasnya.( toro)
