tribundepok.com – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui pendekatan sektor pendidikan. Sepanjang tahun 2025 ini, sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan dibangun dan direnovasi di berbagai wilayah rawan kemiskinan. Program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Langkah ini diumumkan dalam pertemuan penting antara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang berlangsung di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025). Ketiga kementerian tersebut tengah bersinergi untuk mewujudkan percepatan pembangunan sarana pendidikan berbasis inklusif.
“Target kita di tahun ini adalah memulai pembangunan dan renovasi sebanyak 200 sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, 53 sekolah siap untuk diperbaiki, sedangkan 147 sisanya merupakan pembangunan baru,” ujar Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.
Meski belum merinci besaran anggaran total yang dibutuhkan, Prasetyo memastikan bahwa dukungan finansial dari pemerintah pusat telah dipersiapkan. “Karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, Insya Allah anggarannya tidak ada masalah. Semua sudah disiapkan,” tambahnya dengan optimis.
Dalam penentuan lokasi, pemerintah memprioritaskan titik-titik yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal menghadirkan harapan baru bagi anak-anak di wilayah tertinggal.
“Ini bukan hanya bangunan, tapi pondasi masa depan. Kami menempatkan prioritas pembangunan di wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, agar pendidikan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ucap Saifullah.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa survei lokasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan, pembangunan akan difokuskan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
Tak hanya itu, seluruh sekolah yang akan dibangun atau direnovasi nantinya akan menggunakan teknologi bangunan tahan gempa, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah.
Menariknya, pemerintah juga melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN untuk mempercepat proses pembangunan dan renovasi sekolah. Sebanyak 53 sekolah yang siap diperbaiki akan menggunakan aset negara yang selama ini belum dioptimalkan, mulai dari milik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Hari ini kami berkoordinasi dengan BUMN yang akan melakukan perbaikan di lokasi-lokasi yang sudah tersedia. Kita ingin memastikan bahwa Juni 2025, minimal 53 sekolah rakyat sudah siap digunakan untuk tahun ajaran baru,” jelas Prasetyo.
Pemerintah menargetkan agar sekolah-sekolah ini bisa membuka pendaftaran mulai pertengahan tahun, sehingga proses pendidikan bisa langsung berjalan. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan, BUMN akan bertugas sebagai pelaksana pembangunan fisik dan pemanfaatan aset-aset negara secara produktif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sempat mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran rata-rata sebesar Rp 100 miliar untuk setiap sekolah rakyat. Meski angka ini bisa berbeda tergantung kondisi masing-masing lokasi, namun nilainya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sekolah rakyat sebagai proyek strategis nasional.
“Anggarannya fleksibel, tergantung kebutuhan. Tapi rata-rata kita sediakan sekitar Rp 100 miliar per sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” tutur Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Program Sekolah Rakyat tak hanya hadir sebagai solusi pendidikan gratis dan berkualitas, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling rentan. Dalam narasi besar penghapusan kemiskinan ekstrem, pendidikan memegang peran vital sebagai jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antar generasi.
Dengan dibangunnya ratusan sekolah ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, serta tumbuh menjadi generasi yang produktif dan mandiri. Sekolah rakyat diharapkan menjadi titik balik dalam perjalanan panjang bangsa menuju kesejahteraan yang inklusif dan merata.
Tahun 2025 akan menjadi momentum penting, ketika bangunan baru yang berdiri kokoh bukan hanya tembok dan atap, tapi jembatan menuju mimpi anak-anak Indonesia yang selama ini terhalang kemiskinan.***
