spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_img
BerandaSeputar DepokPemberhentian Ketua KPU Jabar: Proses Pilkada 2024 Tetap Berjalan...

Pemberhentian Ketua KPU Jabar: Proses Pilkada 2024 Tetap Berjalan Lancar

tribundepok.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Barat tetap berjalan tanpa hambatan meski Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mencopot Ummi Wahyuni dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, meyakini bahwa keputusan tersebut tidak memengaruhi jalannya tahapan Pilkada yang kini memasuki tahap rekapitulasi suara.

“Rekapitulasi tetap berjalan, ini tidak mengganggu proses Pilkada. Semua tahapan tetap bisa jalan seperti biasa,” ujar Bey dalam keterangan pers di Bandung, Selasa (5/12/2024).

Bey menyatakan pihaknya menghormati keputusan DKPP terkait pemberhentian tersebut dan menyerahkan proses pengangkatan pengganti Ummi Wahyuni kepada prosedur yang berlaku.

“Kita menghormati keputusan itu. Prosedur selanjutnya akan berjalan sesuai aturan. Saya belum mendengar kapan pleno akan dilakukan untuk menentukan pengganti,” tambahnya.

Latar Belakang Pemberhentian Ummi Wahyuni

Ummi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat setelah DKPP memutuskan bahwa ia melanggar kode etik dalam sidang yang berlangsung pada Senin (2/12/2024). Keputusan ini terkait dengan aduan yang diajukan oleh Eep Hidayat mengenai dugaan pergeseran suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX (Sumedang, Majalengka, Subang).

Berdasarkan keterangan anggota DKPP, J. Kristiadi, ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur dalam proses penghitungan suara. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua KPU Provinsi Jabar dan anggota KPU Provinsi Jabar terhitung sejak putusan dibacakan,” tegas Kristiadi.

Dokumen bukti dan fakta persidangan menunjukkan bahwa hasil suara Partai NasDem di Dapil Jabar IX mengalami pergeseran kepada salah seorang calon anggota DPR RI dari partai yang sama. Meskipun telah dilakukan perbaikan, tidak ada perubahan signifikan yang sesuai dengan temuan awal para saksi.

“Didapati fakta bahwa sebelum ditandatangani, tidak ada upaya KPU Provinsi Jabar untuk mengecek kesesuaian data,” jelas anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka.

Pilkada Jabar Tetap Stabil Meski Ada Pergantian

Meski pemberhentian Ketua KPU Jabar menjadi perhatian publik, tahapan Pilkada 2024 di Jawa Barat dipastikan tidak terganggu. Proses rekapitulasi suara tetap berjalan sesuai jadwal. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Jabar, menjadi kunci agar transisi kepemimpinan di KPU Provinsi berlangsung lancar.

“Kami terus memantau dan memastikan semua berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan proses demokrasi tetap berjalan,” kata Bey.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Ketua KPU Jabar pengganti Ummi Wahyuni. Rapat pleno untuk menentukan penggantinya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari KPU pusat dan DKPP.

Pentingnya Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu

Kasus pemberhentian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU dituntut untuk menjalankan tugas dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme tinggi.

Bey menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu harus dijaga. “Ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa setiap penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai kode etik dan pedoman yang telah ditetapkan,” katanya.

Masa Depan Pilkada 2024 di Jawa Barat

Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting bagi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di provinsi ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil Pemilu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di KPU Jabar, semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk menjaga kelancaran setiap tahapan Pilkada. Dengan semangat kolaborasi dan kepatuhan pada aturan, demokrasi di Jawa Barat diharapkan tetap berjalan dengan baik, mencerminkan kedewasaan politik masyarakatnya.***

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
tribun depok
tribun depokhttp://tribundepok.com
tribundepok.com - faktual update
error: tribundepok.com