spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
BerandaNasionalMantan Ketua PWI Pusat Dilarang Masuk Kantor: Konflik Internal...

Mantan Ketua PWI Pusat Dilarang Masuk Kantor: Konflik Internal yang Memanas

tribundepok.com – Suasana Gedung Dewan Pers, tepatnya di lantai 4, Kamis (26/9), berubah tegang ketika mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari, mendapati dirinya tidak diizinkan masuk ke kantor yang pernah ia pimpin dengan penuh dedikasi selama lima tahun. Atal yang datang untuk menghadiri acara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sempat ingin bernostalgia, mengunjungi kantor PWI yang menyimpan banyak kenangan dalam perjalanan kariernya. Namun, apa yang ia temui jauh dari ekspektasi.

“Saya hanya ingin melihat suasana kantor dan sekretariat PWI, tapi dilarang masuk oleh Dadang Rahmat,” ungkap Atal dengan nada kecewa. Niat sederhana untuk sekadar melepas rindu berubah menjadi pengalaman yang penuh kejutan. Setibanya di lantai 4, ia mendapati pintu utama kantor PWI terkunci rapat, seakan menjadi simbol dari batasan yang kini memisahkannya dari ruang yang dulu menjadi saksi dari kepemimpinannya.

Tidak ingin menyerah begitu saja, Atal berusaha mengakses ruang sekretariat. Namun, upayanya kembali terhalang karena pintu tersebut juga terkunci. “Terkunci ruang utama, saya ke ruang sekretariat, yang ternyata juga sudah dikunci,” tambahnya, menggambarkan situasi yang semakin memperkuat kesan ketegangan di dalam tubuh PWI.

Di tengah suasana yang serba dingin ini, ada sedikit celah ketika seorang anggota sekretariat mengambil inisiatif untuk membuka pintu. Meskipun pintu utama tetap tertutup, Atal masih mendapatkan sedikit akses ke bagian kecil dari kantor yang penuh kenangan baginya.

Namun, suasana semakin memanas ketika Dadang Rahmat menyampaikan bahwa perintah untuk mengunci pintu datang langsung dari Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Iqbal Irsad. Hal ini menandakan adanya perubahan besar di dalam organisasi, di mana Atal, yang dulu memiliki kuasa penuh, kini tidak lagi bisa bebas mengakses tempat yang pernah ia pimpin.

Di sisi lain, penerus Atal, Hendry Ch. Bangun, baru-baru ini diberhentikan secara resmi dari keanggotaan PWI oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat. Pemberhentian ini dilakukan atas dasar pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI, organisasi wartawan tertua di Indonesia. Ketegangan internal yang kian memanas ini menambah beban emosional bagi Atal, yang seharusnya bisa menikmati masa-masa pascakepemimpinannya dengan tenang.

Penolakan yang dialami Atal menggambarkan dengan jelas betapa mendalamnya konflik yang kini melanda PWI Pusat. Sebuah momen sederhana, yang seharusnya penuh nostalgia, berubah menjadi simbol dari ketegangan internal yang terus membayangi salah satu organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Di balik pintu yang terkunci, tersimpan cerita tentang dinamika kekuasaan dan perubahan besar yang sedang berlangsung di tubuh PWI.

Momen ini menjadi pengingat akan betapa cepatnya situasi dapat berubah dalam sebuah organisasi, di mana seseorang yang dulu berada di puncak kepemimpinan kini harus menghadapi batasan yang membuatnya terasing dari ruang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya.( JW )

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_img
tribundepok.com
tribundepok.comhttp://tribundepok.com
tribundepok.com - faktual update
spot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru

COPYRIGHT © 2018 TRIBUNDEPOK.COM. ALL RIGHTS RESERVED

Breaking News : Tambang Membawa Petaka: 15 Orang Tewas, 25 Masih...

0
tribundepok.com - Sumatera Barat diguncang oleh kabar duka setelah bencana longsor terjadi di kawasan tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti,...

Ketua Bawaslu Depok Bantah Logo “ASN Pilih Netral” Bukan dari Bawaslu

0
tribundepok.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, M. Fathul Arif, dengan tegas membantah bahwa logo bertema "ASN Pilih Netral" yang sempat viral...

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Perkuat Keamanan Siber dan Antisipasi Hoaks Jelang Pilkada...

0
tribundepok.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memerintahkan langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber, khususnya pada sistem Komisi Pemilihan...