tribundepok.com – Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus se-Indonesia meminta aparat keamanan untuk bertindak cepat menangani aksi yang berpotensi menjurus pada kerusuhan dan kekerasan yang ditunggangi oleh kelompok lain, pada aksi damai yang dilakukan oleh gerakan kedaulatan rakyat.
“Kami meminta kepada aparat keamanan untuk cepat menangani kerusuhan dan aksi kekerasan yang terjadi semalam oleh oknum tertentu yang menyusup di aksi damai di gerakan kedaulatan rakyat. Kami juga mengutuk keras terjadinya kerusuhan dan meminta kepada Kapolri untuk segera mengusut aksi dalang dari kerusuhan ini,” kata Juru Bicara Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus se-Indonesia, Jeprie di Jakarta, Kamis (23/5/2019).
“Kita juga menghimbau kepada elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” tutur Jeprie.
Langkah yang akan dilakukan menurut dia, dengen menberikan penyebaran kepada masyarakat dan gerakan ini akan dilakukan sampai keadaan normal kembali.
Jeprie menyayangkan, kepada aparat yang tidak segera mencegah dan menghalau massa dari kelompok lain yang tiba-tiba datang untuk mengganggu pendemo kedaulatan rakyat yang hendak membubarkan diri, dan memprovokasi aparat dengan melemparkan batu ke arah aparat lainnya saat malam sebelum tanggal 22 Mei.
Sungguh, kata Jeprie, kejadian kerusuhan itu telah menghapus citra masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan santun oleh masyarakat dunia. Perilaku anarkis telah berada pada titik nadir yang menerabas norma-norma hukum di Indonesia.
Pentingnya menjaga ketertiban sosial oleh seluruh lapisan masyarakat dengan bersama-sama saling menjaga rasa aman, tertib hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Kami menyerukan seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan semua pihak menghentikan aksi kekerasan dan kerusuhan yang sedang terjadi,” ungkap Jeprie.
Dia menambahkan, seyogyanya aparat keamanan cepat menegakkan hukum bagi siapapun dalam melakukan kecurangan pemilu. Termasuk penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mencerminkan sikap ketidak netralan dalam menyelenggarakan Pemilu Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Demo tersebut bentuk ekspresi akibat ketidak tegasan Bawaslu dalam pelanggaran Pemilu, juga akibat kekecewaan pendemo atas kecurangan sistematis dan masif serta sangat brutal yang dilakukan KPU. Sungguh sangat ironi lembaga pengatur pemilu yang harusnya bersikap adil, justru malah menjadi alat untuk memenangkan Capres tertentu. Itulah kalau KPU-nya tidak ‘fair’ maka jangan salahkan kalau masyarakat menjadi kecewa dengan ditumpahkan kemarahannya,” tegas Jeprie.
