tribundepok com – Anggaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok ternyata sangat terbatas. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat kerja Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Selasa (04/03/2025), hampir 90% dari total anggaran belanja Satpol PP Kota Depok dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, sementara hanya sekitar 10% atau sekitar 270 juta rupiah yang disediakan untuk operasional tahunan mereka. Anggaran yang minim ini sangat kontradiktif dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti penertiban, pengawasan, dan pemeliharaan ketertiban umum.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Satpol PP Kota Depok kerap kali dihadapkan pada tantangan besar untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan anggaran yang terbatas.
Hal ini memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak terkait dengan pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga kedamaian dan keteraturan di Kota Depok yang memiliki populasi sekitar 2,4 juta jiwa.
Direktur Pamong Praja Depda Gri-Benhardi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa masalah ini sudah saatnya dibawa ke tingkat provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penting bagi Satpol PP Kota Depok untuk berkomunikasi dengan Satpol PP Jawa Barat agar permasalahan ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar dan dapat disinkronkan dengan kegiatan di daerah lainnya.
“Kita perlu komunikasi dengan Satpol PP Jawa Barat agar mereka mengetahui permasalahan yang ada di Kota Depok,” tegas Benhardi.
Ia juga menambahkan bahwa kerjasama antara Satpol PP Jakarta dan Satpol PP Jawa Barat bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan alokasi sumber daya.
Benhardi pun mengingatkan seluruh jajaran Satpol PP Kota Depok untuk tidak hanya mengeluh atas kekurangan anggaran, melainkan berusaha mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja.
“Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan yang ada. Kita harus bangkit dan mencari cara agar menjadi lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Khairuloh, mengingatkan pentingnya keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga. Menurutnya, posisi Satpol PP sangat vital dalam menjaga ketertiban umum, sehingga memerlukan performa yang baik serta tanggung jawab yang tinggi dari para petugasnya.
“Peran Satpol PP sangat krusial untuk memberikan rasa aman. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas kinerja mereka,” ujarnya.
Khairuloh juga menekankan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan undang-undang di lapangan memerlukan keahlian dan strategi khusus. Dikatakan bahwa Kota Depok, dengan jumlah anggota Satpol PP yang terdiri dari ASN, tenaga honor, serta tenaga lain-lain yang mencapai sekitar seribu orang, masih jauh dari jumlah yang ideal untuk mengimbangi jumlah penduduk yang mencapai 2,4 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan penambahan anggota dan anggaran yang lebih memadai sangat mendesak.
Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Yulia, juga mengungkapkan bahwa keanggotaan Satpol PP dihitung berdasarkan rasio tertentu, mirip dengan cara perencanaan Dinas Kesehatan dalam membangun fasilitas kesehatan seperti posyandu.
Yulia menambahkan bahwa analisa dan kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan peningkatan anggota dan anggaran Satpol PP bisa diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah di masa depan.
“Perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait penambahan anggota dan anggaran Satpol PP agar dapat mengimbangi jumlah penduduk yang terus berkembang,” pungkasnya.( JW )
