tribundepok.com – Komisi B DPRD Kota Depok terus mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan peran yang sangat strategis dalam mengawasi sektor ekonomi daerah, Komisi B menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Hal ini terwujud dalam acara sosialisasi tugas dan wewenang Komisi B DPRD Kota Depok yang berlangsung di Cimpaeun, Tapos, pada Minggu (2/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Depok,H.Hamzah, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya.
“Kami bertanggung jawab memastikan kebijakan ekonomi daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang diambil akan benar-benar berpihak kepada kepentingan warga Depok,” ujarnya.
Pengawasan dan Dukungan untuk UMKM
Salah satu fokus utama dari Komisi B adalah pengawasan terhadap sektor perdagangan dan industri di Kota Depok. Hamzah menyoroti pentingnya regulasi yang jelas, khususnya untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Ia menekankan bahwa keberadaan UMKM sangat vital bagi perekonomian lokal, sehingga mereka harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Kami ingin memastikan UMKM mendapatkan kemudahan, baik dari segi permodalan, pelatihan, maupun regulasi yang memudahkan mereka untuk berkembang dalam persaingan ekonomi,” kata Hamzah.
Sektor Pertanian dan Peternakan sebagai Prioritas
Tidak hanya ekonomi perkotaan, sektor pertanian dan peternakan juga menjadi perhatian besar bagi Komisi B. Hamzah menilai bahwa sektor ini membutuhkan intervensi lebih lanjut dari pemerintah agar para petani dan peternak lokal bisa berkembang dan meningkatkan produksi mereka.
“Kami mendorong berbagai program yang dapat memperkuat sektor pertanian dan peternakan, termasuk subsidi dan pelatihan bagi pelaku usaha,” tambahnya.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Komisi B juga memiliki tugas mengawasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk perpajakan dan retribusi, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.
Hamzah menegaskan pentingnya kebijakan yang pro-warga, yang bisa meningkatkan pendapatan daerah sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan daerah harus terus meningkat, tetapi kami pastikan kebijakan tersebut tidak membebani warga Depok,” tegasnya.
Dalam hal pengelolaan aset daerah, Hamzah menegaskan bahwa tidak boleh ada aset pemerintah yang terbengkalai atau disalahgunakan. Aset yang dimiliki oleh pemerintah harus digunakan dengan transparan dan optimal untuk kepentingan warga Depok.
Penanaman Modal dan Pariwisata: Kunci Kemajuan Ekonomi
Selain itu, Komisi B juga aktif mendorong peningkatan sektor penanaman modal dan dunia usaha dengan mendorong regulasi yang jelas dan transparan.
Hamzah menekankan bahwa meskipun investasi sangat penting untuk kemajuan kota, setiap investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Investasi memang penting untuk kemajuan Kota Depok, tetapi kami pastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga, baik dari segi lapangan kerja maupun infrastruktur,” ujarnya.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian penting bagi Komisi B. Hamzah menilai bahwa Depok memiliki potensi wisata berbasis budaya dan lingkungan yang belum tergali sepenuhnya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan.
“Depok memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama berbasis budaya dan alam. Kami mendorong pengelolaan yang lebih baik agar dapat meningkatkan PAD dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Komitmen Terus Menyerap Aspirasi
Hamzah juga menegaskan bahwa Komisi B akan terus memperkuat pengawasan dan merumuskan kebijakan yang pro-rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya.
“Kami akan terus turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan kebijakan yang kami buat benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga Depok,” pungkasnya.
Sosialisasi yang digelar di Cimpaeun ini merupakan bagian dari upaya Komisi B untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menggali berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga.
Dengan pendekatan langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat, Komisi B berharap dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Depok.
Ke Depan: Bersama Membangun Depok
Dengan agenda kerja yang jelas dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, Komisi B DPRD Kota Depok siap menjalankan peran strategisnya dalam membangun perekonomian kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.( JW )
