tribundepok.com – Kejadian di tanah air terkait tawuran dan pergaulan bebas remaja yang kerap terjadi belangan ini mendapat sorotan cukup tajam dari sejumlah politisi, pejabat daerah dan tokoh masyarakat di Depok.
” Orang tua dan guru harus memastikan anak anak mempunyai masa depan gemilang, tak cuma secara ekonomi tapi juga dalam perilakunya . Untuk pergaulan bebas, tawuran dan lainnya adalah tanggungjawab orang tua dan lembaga pendidikan. Setiap kunjungan ke masyarakat saya sampaikan juga bagaimana kita mengupayakan sosialisasi 4 pilar, menciptakan kerukunan dimasyarakat dan juga mengatasi permasalahan remaja,” ujarnya.
Sebagai anggota MPR RI , Nur Azizah Tahmid, merasa perlu mengingatkan tentang peran orang tua . Dan sebagai anggota dewan ia berupaya ada UU untuk melindungi dan mempermudah orang tua mendidik anak anaknya.
İa pun mencontohkan bagaimana sejumlah rekan dari PKS berusaha agar ada UU yang melindungi orang tua , contohnya tentang pergaulan bebas atau LGBT, mempermudah mendidik anak anaknya lewat aturan hukum dan peraturan daerah .
” Sayang masih banyak kendala hingga akhirnya justru UU TPKS yang bisa meningkatkan LGBT, pergaulan bebas, penyakit AIDS meningkat. Justru lolos. Pahitnya suara kami tersandung jumlah kurai, kami hanya beranggotakan 50 orang dibanding 525 orang di DPR,” keluhnya. İa berharap kedepannya masyarakat lebih mampu memilih wakil dari partai yang benar benar mau berjuang untuk kepentingan rakyat, yang berani bertahan memperjuangkan kebenaran.
Keluhan itu tercetus saat dirinya mensosialisaskan 4 pilar di Kota Depok, Jawa Barat yang didampingi sejumlah bara sumber seperti Habib Muhsin Ahmad Alattas, Nur Machmudi İsmail, Ketua FKUB Abdul Ghani dan Linda Ratna.
Kasatpol PP Kota Depok Linda Ratna mendukung penuh sosialisasi 4 pilar oleh Nur Azizah tersebut. Menurutnya wawasan kebangsaan itu penting mengingat sekarang banyak ancaman desintegrasi bangsa.
” Saya berharap dengan adanya sosialisasi 4 pilar bisa membangun kesadaran kolektif, kesadaran moral untuk hidup lebih baik dalam berbangsa dan bernegara. Dan lebih penting bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ” ujarnya.
Senada dengan Linda Ratna, Habib Muhsin juga berharap dengan memahami 4 pilar, atau yang dia lebih suka menyebutkannya sebagsi 4 konsesus kebangsaan itu, kedepannya para pemangku, kekuasaan , legislatif, pejabat daerah hingga ke masyarakat grassroot mampu memahami dan menterjemahkannya dalam peraturan ataupun kehidupan sehari-hari .
” Kenapa 4 konsensus kebangsaan, kalo pilar itu tiang sedangkan Pancasila dan UUD 45 itu landasan, bukan tiang.Tapi sudahlah itu hanya istilah yang sudah ada dan diciptakan Pak Taufik Kiemas. Yang penting sekarang bagaimana mensosialisaikannya hingga ke grassroot ,” paparnya.
Menurutnya 4 konsensus tersebut sangat bagus secara konsep tapi belum dilaksanakan secara konsekwen dan tidak jalan karena tidak ada keteladanan.
“Yang diatas, presiden, para menteri anggota DPR RI seharusnya memberikan keteladanan jika tidak di bawah sulit mengikuti, hanya akan jadi simbol yang ditaruh saja,” kilahnya.
Habib Muhsin menambahkan,
Politik yang sekarang tidak biasa biasa saja, karena kita akan menghadapi extra ordinary dalam politik, ada indikasi kuat bahwa kiblat politik kita akan diserongkan diarahkan pada sesuatu yang berbahaya.
” Ini yang harus kita cermati, waspada, harus berjuang secara politis dengan fair dengan mempertahankan kedaulatan kita, oleh karena itu umat Islam sebagai bagian terbesar. Jika dianalogikan NKRI adalah perusahaan umat Islam merupakan komisaris utama karena dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan bangsa umat Islam , para ulama dan santri santri mengambil bagian lebih besar
Tapi sekarang sudah tidak ada kedaulatan di tangan rakyat adanya di tangan partai politik , tapi sayangnya partai yang ada adalah partai politik yang sibuk bersekongkol dan buruk , partai politik yang peduli memperjuangkan umat Islam di parlernen kondisinya lemah, itu yang harus kita bela, kita harus banyak memang agar suara kita bisa menang . Karena azas kita demokrasi, yang diloloskan adalah suara terbanyak bukan yang terbenar. Kita harus berjuang dan membela partai yang benar benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu mantan walikota Depok Nur Mahmudi Ismail beranggapan masih ada yang harus diperhatikan dari 4 pilar ini yakni krisis terhadap implementasinya meski konsepnya jempolan.
Dalam penjelasannya terkait sosialisasi 4 pilar Nur Mahmudi Ismail juga mengingatkan adanya faktor yang bisa mempengaruhi buruknya implementasi dan keteladanan pemimpin /pengambil keputusan tersebut yakni faktor eksternal .
” Contohnya seperti makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global terhadap dalam menyusun kebijakan nasional atau oligarki. Oligarki – oligarki itu saat ini jadi, ‘partai’ tersendiri yang turut mempengaruhi pimpinan pimpinannya dengan aneka usaha dan kewenangan yang dimilikinya dia berusaha untuk membuat pimpinan partai dilibat dan mudah diarahkan.Banyak produk hukum berdasarkan hasil pesanan . Contoh nya omnibus law dan TPKS, jelas jelas UU itu melanggar norma agama tapi mereka yang beragama terpaksa ikut mengesahkan itu ,” ujarnya mencontohkan.
Terkait Tap MPR no 6 thn 2001 tentang etika berbangsa, saat ini dirasakan ada tantangan internal dan eksternal. Di nasional kita sedang menghadapi beberapa tantangan salah satunya yakni masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru sehingga ada konotasi tentang ekstrem dan radikal.
” Mungkin justru mereka yang ektrem dan radikal gara gara pemahamannya tentang agama yang gak benar. Kita juga menyadari ada stereotip Islam phobia yakni orang orang yang membenci Islam ataupun mengojok- ojoki orang Islam agar terpecah belah. Ngomong agamis tapi nggak beragama atau nggak paham ajaran agamanya ,” paparnya.
Habib Muhsin juga mendukung pendapat tersebut dan amat menyayangkan adanya tudingan pada tokoh dan partai- partai pendukung umat Islam sebagai ektrem atau radikal. RPJMN 2025 menyatakan partai yang Rahmatan Lil Al Amin, nggak ada ekstrimnya, misi dari PKS pusat adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sebagai mantan presiden PKS, Nur Mahmudi Ismail berharap PKS tak ikut arus dan harus bisa konsisten, termasuk pengurus dan legislatif dan bacalegnya .İa pun mengingatkan kalo membaca visi dan misi jangan berhenti pada teori visi dan misinya tapi itu akan menjadi program dan kegiatan apa, kepedulian apa yang harus kita bawa untuk menjawab problematika yang ada di masyarakat untuk menggali dan mendorong potensi potensi yang sedang dikerjakan oleh masyarakat.
” Misalnya bagi pengusaha, hadirnya PKS makin heboh usahanya, bagi pendidik makin berkembang pendidikannya, yang peduli lingkungan makin teramankan dan terlestarikan lingkungannya, yang peduli pada moral makin tersanjung dan bermartabat kemoralannya. Jika bisa melahirkan dampak seperti ini masyarakat sendiri lah yang akan memilihnya,” ujarnya.
İntinya ia percaya jika para pimpinan, tokoh masyarakat dan juga anggota masyarakat mampu memahami dan menjalankan 4 pilar kebangsaan tersebut dengan baik , maka pejabat dan pengambil keputusan tak mudah diintervensi karena meletakkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Dan kedepannya Indonesia akan lebih baik. (d’toro )
