Komisi II DPR-RI Tinjau Kesiapan Pilkada Depok
Sementara itu Johan Budi SP, politisi PDIP mengingatkan bahwa sebaiknya dalam Pilkada mendatang sebaiknya KPU-Bawaslu bekerjasama dengan KPK. “ Ini penting untuk pengawasan penggunaan anggaran Negara terutama APBD dan terkait money politik . Bisa saja terjadi penggunaan fasilitas dan anggaran Negara di panggung kampanye mengingat yang akan maju incumbent baik Walikota, Wakil Walikota bahkan juga Sekdanya. ASN juga harus dijaga netralitasnya ” ujarnya mengingatkan.
tribundepok.com – “Kami nilai secara umum Kota Depok siap untuk menyelenggarakan Pilkada.
Kita cek Naskah Perjanjian Hibah Daerah( NPHD)-nya sudah ditandatangani dan beberapa sudah dicairkan. Itu adalah salah satu indikator kesiapan penyelenggara Pilkada,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna dan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, di Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019) di Aula Edelweis lt 5 Balaikota Depok.
Kunjungan Kerja Spesifik ini dilakukan guna mengetahui persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, melalui kunker tersebut diharapkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di kota Depok ini semakin baik .
“Kunker spesifik ini untuk memonitor langsung persiapan pelaksanaan Pilkada khususnya di Kota Depok. Kita harapkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan sehingga kepala daerah yang terpilih nanti memiliki kapasitas, visi, konsep, dan program yang jelas. Serta bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan bersih.
” Meski secara infrastruktur sudah siap, namun terkait mentalitas penyelenggara Pilkada harus dipersiapkan lebih mendalam lagi, termasuk soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di Depok ini diprediksi dua calon petahana akan mengisi Pilkada harus dijaga agar ASN tidak ikut berkampanye , “ tambah Ahmad Doli.
Politisi Partai Golkar itu berharap penyelenggaraan Pilkada mendatang harus semakin baik dari sebelum-sebelumnya. “Dari tiap gelombang Pilkada harusnya ada peningkatan kualitas penyelenggaraan. Kita harapkan hasil Pilkada ini bisa menghasilkan good governance dan pemimpin yang punya visi, konsep yang jelas untuk daerah. Tentu itu semua harus dimulai dengan penyelengara pemilu yang berkualitas juga,” ujar politisi Golkar tersebut.
Sementara itu Johan Budi SP, politisi PDIP mengingatkan bahwa sebaiknya dalam Pilkada mendatang sebaiknya KPU-Bawaslu bekerjasama dengan KPK.
“Ini penting untuk pengawasan penggunaan anggaran Negara terutama APBD dan terkait money politik . Bisa saja terjadi penggunaan fasilitas dan anggaran Negara di panggung kampanye mengingat yang akan maju incumbent baik Walikota, Wakil Walikota bahkan juga Sekdanya. ASN juga harus dijaga netralitasnya ” ujarnya mengingatkan.
Terkait Pilkada Depok, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menuturkan persiapannya hampir rampung, “ Kalau kita lihat perangkat yang ada, termasuk bantuan yang sudah digelontorkan
kepada penyelenggara dan pengawas, persiapan kita sudah hampir 100 persen.
Dari total anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Kota Depok sebesar Rp 75.648.660.000. Dengan rincian, Rp 60.298.660.000 untuk KPU Kota Depok dan Rp 15.350.000.000 untuk Bawaslu Kota Depok. Saat ini yang sudah dicairkan kepada KPU sebesar Rp 298.660.000 dan Bawaslu sebesar Rp 350 juta,” paparnya.
Dalam kesempatan kunjungan Kerja Spesifik tersebut dari DPR RI 18 anggota dewan antara lain, wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas, Junimart Girsang, Komarudin Watubun, Nusron Wahid
dan sejumlah staf ahli. (toro)
