tribundepok.com – Dalam rangka memantau persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di Ruang Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Selasa (17/09/24).
Kehadiran Komisi II DPR RI ke Depok merupakan bagian dari agenda nasional untuk memastikan kesiapan daerah-daerah dalam melaksanakan Pilkada yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Pilkada tahun 2024 dipandang sebagai momentum penting, mengingat akan dilaksanakannya pemilihan di berbagai tingkatan secara bersamaan, termasuk pemilihan wali kota di Depok.
Pemantauan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI mengevaluasi berbagai aspek kesiapan Kota Depok, mulai dari infrastruktur penyelenggaraan Pilkada hingga kesiapan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kota Depok. Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif, turut hadir untuk memberikan laporan terkini terkait tahapan pelaksanaan Pilkada.
Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan pentingnya kesiapan teknis dan non-teknis dalam memastikan Pilkada berjalan lancar. “Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa tahapan Pilkada di Depok telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap dilaksanakan tanpa kendala berarti. Kesuksesan Pilkada di Depok akan menjadi bagian dari keberhasilan demokrasi secara nasional,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.
Tantangan Pilkada Depok 2024
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok telah mempersiapkan segala hal untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan tertib. “Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk KPU dan Bawaslu, untuk memastikan Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan lancar di Kota Depok,” kata M.Idris.
Meski begitu, tantangan dalam pelaksanaan Pilkada di Depok juga menjadi perhatian. Kota Depok yang memiliki populasi besar dan keberagaman masyarakat tentu membutuhkan pendekatan yang matang dalam mengelola dinamika politik.
Idris menambahkan bahwa selain tantangan teknis, pihaknya juga mengantisipasi berbagai isu yang mungkin muncul, seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan partisipasi pemilih yang optimal.
Kesiapan KPU dan Bawaslu Kota Depok
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada 2024 di Depok berjalan sesuai jadwal. “Kami telah memulai tahapan sosialisasi dan verifikasi calon, serta memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tersedia tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif, menegaskan bahwa pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk menjaga integritas Pilkada. Bawaslu telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk memantau pelanggaran, termasuk potensi kecurangan atau politik uang.
“Kami akan bekerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran, agar Pilkada di Depok bisa berjalan jujur dan adil,” tegasnya.
Harapan untuk Pilkada Damai dan Demokratis
Kunjungan Komisi II DPR RI ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024. Harapan besar disematkan pada Kota Depok untuk dapat melaksanakan Pilkada secara damai dan demokratis, sebagai bagian dari proses demokrasi yang lebih luas di Indonesia.
Dengan persiapan yang matang dan komitmen kuat dari seluruh elemen terkait, baik KPU, Bawaslu, maupun Pemkot Depok, Pilkada 2024 diharapkan tidak hanya berlangsung lancar, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi yang transparan dan inklusif.
“Semoga Pilkada kali ini bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi Kota Depok,” tutup Mohammad Idris.( JW )
