Home
tribundepok.com – Kepala Dinas Kesehatan hanya terima laporan anak buahnya saja tanpa turun
kelapangan melihat kejadian yang sesungguhnya, apalagi memberi empati terhadap siswa dan guru
smpn 20 yang terserang virus hepatitis A, padahal korban sudah ratusan siswa.
“ Terus terang kami kecewa, beliau tidak memberikan perhatian serius, padahal bisa dibilang dengan sekian banyak korban pihak orang tua dan sekolahpun ‘panik’. Memang ada pemeriksaan dokter,
peninjauan berbagai pihak , penyuluhan tapi semua bersifat prosedural saja. Bahkan tanggapan
dari Kepala Dinas Kesehatan pun hanya bisa kami dan lihat baca lewat media. Isinya hanya klise
terkait pola hidup sehat, cuci tangan dan sebagainya. Penangan pun terkesan lamban,” keluh Toto,
mewakili sejumlah ortusis.
Orang tua siswa SMPN 20 Kota Depok dikumpulkan (Rabu 20/11) untuk mengikuti penyuluhan dari
UPF Puskesmas Rangkapan Jaya Baru dan UPT Kecamatan Pancoran Mas Depok. Dinas
Kesehatan Propinsi, Jawa Barat bahkan wakil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
juga datang meninjau sekolah namun Kepala Dinas Kesehatan Depok justru tak menampakkan
hidungnya. Padahal kedatangannya ditunggu orang tua siswa.
“ Kami menunggu beliau karena semua dokter yang dikirim kesini tidak berani memberikan
statement tentang KLB ini dan penangannya harus bagaimana. Semua jawabannya senada seolah
sudah didikte, pernyataan hanya satu pintu dari Kepala Dinas . Kami maunya ia datang , bicarakan
langkah atau mekanisme penanganan yang sudah sakit harus dibagaimanakan, yang masih sehat
apa perlu divaksinasi. Jika iya laksanakan segera sebelum jatuh korban. Kan seperti dinyatakan
Sekda Depok, ini penangananya tanggungjawab Dinas kesehatan,” keluh komite sekolah mewakili
orang tua.
Wajar jika ini dikeluhkan, orang tua minta informasi dan tindakan nyata, Dinas Kesehatan terkesan
lamban sementara siswa yang menjadi korban sudah cukup banyak dan semakin hari yang jatuh
sakit bertambah,
“ Dari yang jatuh sakit di awal sudah 42 siswa dan guru yang terjangkit hepatitis A, sedangkan yang ambruk pada upacara berikutnya 75 orang, sudah diambil sampel darah tapi hasilnya belum diketahui. Siswa yang tidak masukpun semakin banyak entah karena jatuh sakit atau orang tuanya takut anaknya tertular kami belum tahu. Ini kan butuh kejelasan apa penyebabnya dan bagaimana menanganinya, supaya KLB bisa berjalan tenang, apalagi sudah mau ujian semester, jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
Sejumlah pihak memang menunggu kepastian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dan
berharap dia tidak hanya menununggu laporan anak buahnya saja. Para siswa dan guru yang
sudah jadi korban butuh perawatan intensif begitu pula yang belum terjangkit butuh pencegahan
segera.
“ Karena ini KLB harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah baik biaya perawatannya
maupun vaksinasi pencegahannya. Saat ini biayta perawatan masih ditanggung orang tua, bahkan
simpang siur informasi bahwa vaksiniasi bisa dilakukan namun berbiaya tinggi justru meresahkan
masyarakat. Ini wabah , sudah KLB mau dibilang parsial atau apapun istilahnya , ini harusnya jadi tanggungjawab pemerintah, terutama Dinas kesehatan yang terkait langsung. Tapi sayangnya cuma
dianggap angin lalu,” tambahnya.
Bahkan Dinas Kesehatan Jawa Barat sudah menyatakan bahwa karena ini KLB maka sudah
menjadi tanggungjawab kita bersama bahkan kejadian ini sudah mendapat perhatian dan dibahas
Kementerian Kesehatan. Jika Depok bisa menanganinya sendiri lebih baik jika tidak bisa minta
dibantu propinsi. atau pemerintah pusat.
Terkait banyaknya siswa yang tidak masuk, pihak sekolah belum berani mengambil langkah
meliburkan, karena tak mau salah langkah. Sekolah masih menunggu rekomendasi langsung dari
Dinas Kesehatan. Karena lewat media, Novarita, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan jika kasus
terjadi diluar sekolah maka akan sulit untuk dikontrol dan diawasi.
Tadinya mau kami liburkan tapi nanti kalau ada kasus lagi, susah kami kontrolnya. Kalau di sekolah kan lebih mudah kami mengawasinya, ujarnya pada awak media. Pada intinya pihak orang tua siswa SMPN 20 menunggu tindakan preventif dan rehabilitative dari permerintah, bukan sekedar penyuluhan pola hidup sehat. (toro)
