tribundepok.com – Pernyataan calon Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH), yang mengklaim tengah berupaya merealisasikan pembangunan flyover di Jalan Raya Sawangan, mendadak menjadi topik hangat di kalangan politisi dan warga Depok. IBH menyatakan bahwa rencana tersebut sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan kronis di kawasan Sawangan dan bahkan mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa anggota DPR dari Partai Golkar dan PKS untuk memuluskan proyek tersebut.
“Saya sudah bertemu dengan Bu Ranny. Insya Allah, Bu Ranny bilang sedang dikerjakan perencanaannya untuk pembangunan flyover di Jalan Sawangan,” ujar IBH, seperti dikutip dari Radar Depok.
Namun, klaim ini justru memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Depok, H. Hamzah, yang secara terang-terangan menilai pernyataan tersebut sebagai langkah yang prematur dan tidak berdasar.
“Klaim Flyover? Lucu Aja!”
Hamzah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, tak segan menyebut pernyataan Imam terkait flyover tersebut sebagai sesuatu yang “lucu.” Menurutnya, Pemerintah Kota Depok bahkan belum melakukan studi kelayakan (feasibility study) maupun penyusunan Detail Engineering Design (DED) terkait pembangunan flyover yang dimaksud.
“Apa yang disampaikan Imam berkaitan dengan flyover Sawangan itu ya agak lucu saja. Pemerintah Kota Depok belum ada langkah serius seperti membuat feasibility study (FS) atau DED. Bahkan, saya sudah tanya ke teman-teman di Kementerian PUPR, ternyata belum ada usulan apapun dari pemerintah kota terkait flyover ini,” tegas Hamzah, dikutip Selasa, 8 Oktober 2024.
Kritik Tajam Soal Koordinasi Pemerintah Kota
Hamzah juga mempertanyakan kepada siapa sebenarnya IBH melakukan koordinasi, mengingat Jalan Raya Sawangan adalah jalan nasional yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Hamzah, seharusnya pemerintah daerah mengajukan proposal resmi kepada kementerian terkait jika memang serius ingin membangun flyover tersebut.
“Kalau memang benar ingin membangun flyover, sebaiknya pemerintah daerah membuat FS dan DED terlebih dahulu, baru kemudian diusulkan ke Kementerian PUPR. Tapi sampai saat ini, tidak ada satu pun usulan dari Pemkot Depok mengenai flyover Sawangan,” katanya.
Polemik Jelang Pilkada: “Realistis, Jangan Bohongi Masyarakat”
Di tengah panasnya suhu politik jelang Pilkada Depok 2024, Hamzah menilai bahwa pernyataan IBH terkait flyover Sawangan tak lebih dari sekadar trik politik untuk meraih simpati warga. Meski begitu, ia mengingatkan agar janji kampanye tetap realistis dan tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
“Sah-sah saja jika pernyataan ini bagian dari kampanye, tapi yang realistis. Jangan sampai masyarakat dibohongi dengan janji-janji yang sulit diwujudkan,” tegas politisi Gerindra itu.
Supian-Chandra Usung Solusi Konkret untuk Macet Sawangan
Hamzah juga menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, telah memasukkan penanganan macet di Jalan Raya Sawangan sebagai salah satu program unggulan mereka. Ia menekankan bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan jika pemerintah daerah bersikap proaktif dan rajin melakukan lobi ke pemerintah pusat, mengingat jalan tersebut adalah jalan nasional.
“Pemerintah daerah harus lebih agresif melobi pemerintah pusat untuk memperlebar jalan atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Jangan hanya menunggu atau berdiam diri. Supian-Chandra berkomitmen untuk memperjuangkan hal ini dengan serius jika terpilih nanti,” ujarnya.
Gerindra Tuding Pemkot Depok Tak Serius dalam Pengajuan Pembangunan
Hamzah pun mengungkapkan bahwa upaya melobi pemerintah pusat sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa politisi Gerindra, termasuk Nuroji, anggota Komisi 10 DPR RI yang sering kali membawa aspirasi pembangunan sekolah negeri di Depok. Namun, sayangnya, menurut Hamzah, usulan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Pemerintah Kota Depok.
“Pak Nuroji dari Komisi 10 DPR RI sudah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah negeri melalui aspirasi pokok pikirannya. Tapi, pemerintah kota tidak pernah merespons. Ini bukti nyata bahwa upaya dari pemerintah pusat sebenarnya ada, tapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ungkap Hamzah.
Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemerintah Pusat
Hamzah menegaskan bahwa masalah kemacetan dan infrastruktur di Depok, termasuk di Jalan Raya Sawangan, hanya bisa diselesaikan jika ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh klaim sepihak yang seolah-olah pemerintah pusat tidak peduli, padahal, kata Hamzah, yang terjadi adalah kurangnya upaya lobi dari Pemkot Depok sendiri.
“Jangan sampai masyarakat salah paham. Bukan berarti pemerintah pusat tidak mau membantu, tapi justru pemerintah daerah yang tidak bergerak. Tidak ada proposal, tidak ada usulan, dan tidak ada lobi berulang kali. Ini yang harus dipahami masyarakat,” pungkas Hamzah.
Ia pun menegaskan bahwa jika Supian-Chandra memimpin Depok, mereka akan melakukan lobi maksimal untuk memperjuangkan setiap usulan pembangunan, termasuk penyelesaian masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan.( Red )
