Tribundepok.com— Harapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kenaikan gaji tahun ini masih menggantung di udara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa rencana kenaikan gaji PNS 2025 masih dalam tahap pembahasan intensif bersama Kementerian Keuangan.
Belum ada keputusan final, baik soal besaran kenaikan maupun waktu pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Rini usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
“Kami memang perlu bicara dulu dengan Kementerian Keuangan. Itu memang sudah ada di Nota Keuangan, dan tetap menjadi komitmen kami untuk dibicarakan,” ujar Rini kepada awak media.
Rini menyampaikan bahwa koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah kenaikan gaji akan terealisasi dalam tahun anggaran berjalan.
“Kami diskusi dulu dengan Menteri Keuangan,” katanya singkat saat ditanya lebih lanjut soal target waktu realisasi kebijakan itu.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan gaji PNS hingga 16 persen. Namun, Rini secara tegas membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai angka pasti kenaikan.
“Saya belum pernah ada diskusi (kenaikan gaji PNS 16 persen),” ungkap Rini pada kesempatan berbeda
Meskipun belum ada angka yang ditetapkan, pemerintah melalui dokumen resmi Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025 telah membuka ruang kemungkinan bagi peningkatan kesejahteraan ASN melalui penyesuaian gaji.
“Persentasenya kan tidak disebut secara pasti dalam KEM-PPKF,” imbuh Rini.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara, meski tetap mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan tantangan ekonomi global yang masih fluktuatif.
Hingga saat ini, jutaan ASN di seluruh Indonesia masih menunggu kepastian. Sebagian berharap kenaikan gaji bisa menyesuaikan laju inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat, sementara pemerintah tengah berhitung agar belanja negara tetap sehat dan berkelanjutan.
Jika terealisasi, ini akan menjadi kenaikan gaji PNS kedua dalam dua tahun terakhir, menyusul penyesuaian gaji yang dilakukan pada 2024 lalu sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.
Meski masih sebatas wacana, dinamika pembahasan ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan aparatur negara tetap menjadi perhatian utama pemerintah terutama dalam menjaga motivasi dan kinerja ASN di tengah tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi.***
Editor : Joko Warihnyo
