tribundepok.com – Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Depok yang seharusnya dipenuhi dengan perayaan dan kebanggaan, malah menjadi sorotan negatif karena tercemar oleh absensi besar-besaran secara berjamaah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. Sidang Paripurna yang diadakan pada Jumat, 26 April 2024, hanya dihadiri oleh 18 dari 50 anggota dewan, menimbulkan suasana sepi yang tidak hanya memprihatinkan tapi juga menandai kemunduran signifikan dalam kinerja dan integritas di lembaga DPRD Depok
Ketua LSM Kapok Kasno menyoroti Kegagalan kehadiran para wakil rakyat ini memperburuk citra DPRD dan menimbulkan kecurigaan serius terhadap penyalahgunaan anggaran dana negara.
” Dengan dana yang seharusnya digunakan untuk makanan, minuman, transportasi, tunjangan kinerja, dan sewa kendaraan, praktik korupsi yang diduga kuat berlangsung di balik dinding DPRD ini mencerminkan ketidakpedulian yang mencolok dari anggota dewan terhadap tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Kasno kepada wartawan di Area Kota Kembang
Satu-satunya Wakil rakyat yang tidak bisa hadir secara sah adalah kondisi kesehatan Wakil Ketua DPRD, Yeti Wulandari, yang sedang melakukan tindakan medis akibat sakit mata yang serius .Semangat doa untuk kesembuhan Yetty Wulandari mendapatkan simpati dan doa dari banyak pihak agar segera pulih.
Ketua LSM KAPOK Depok Kasno mendesak seluruh lembaga negara di Indonesia untuk memboikot dan menolak segala bentuk permohonan studi banding atau kunjungan kerja dari DPRD Kota Depok.
Langkah ini kata Kasno diharapkan bisa menjadikan pelajaran keras bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja mereka dan memulihkan kepercayaan publik yang saat ini terpuruk.
Krisis ini bukan hanya menyoroti masalah kehadiran yang rendah, tetapi juga mengangkat isu yang lebih besar tentang komitmen anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka.
Banyaknya ketidak hadiran para wakil rakyat dalam sidang paripurna dalam rangka HUT Kota Depok Ke-25 ini,menuntut tindakan lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, mempertanyakan apakah masih ada integritas yang tersisa di lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.
Sementara Sekretariat DPRD Kota Depok Kania Purwanti mengungkapkan ketidak hadiran para anggota DPRD Depok dalam sidang paripurna HUT Kota Depok Ke-25 bukan ranahnya untuk menjawab.” Silakan tanyakan ke BKD saja ” kata Kania saat dikonfirmasi lewat sambungan Telponnya
Kania Purwanti, juga membantah keras tuduhan korupsi yang menerpa lembaganya. Kania menegaskan bahwa anggaran dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menantang LSM Kapok untuk membuktikan tuduhan mereka.
Kania juga menekankan bahwa pihaknya terus memperhatikan disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran “Kami bekerja untuk melayani,menjalankan amanah yang sebaik baiknya,” pungkasnya
( Joko Warihnyo )
