tribundepok.com – Di penghujung tahun 2024, hiruk-pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok telah usai. Kini, perhatian seharusnya beralih pada refleksi akhir tahun momen yang tak hanya penting bagi Pemerintah Kota Depok, tetapi juga bagi insan pers yang telah setia mendampingi berbagai dinamika kota Depok. Salah satu agenda yang telah lama dinantikan adalah Media Gathering, sebuah ajang yang bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para jurnalis lokal. Namun, ironisnya, hingga kini rencana itu masih belum menemukan kepastian.
Diskominfo Kota Depok, yang seharusnya menjadi motor penggerak kegiatan ini, justru tampak pasif. Padahal, Media Gathering bukan hanya soal seremoni, melainkan sebuah sarana penting untuk membangun komunikasi strategis antara pemerintah dan media. Di tengah kerinduan para wartawan yang terakhir kali merasakan kehangatan acara serupa pada 2019 di Godong Ijo, Sawangan, sikap lamban ini menimbulkan tanda tanya besar.
Tahun 2024 menandai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Media Gathering dapat menjadi momen bersejarah untuk memberikan apresiasi atas kepemimpinan Mohammad Idris, sekaligus memperkenalkan pemimpin baru yang akan melanjutkan estafet pembangunan di kota ini. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat memperkuat sinergi yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Namun, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada kejelasan dari Diskominfo mengenai jadwal, lokasi, atau bahkan keputusan final terkait pelaksanaan Media Gathering. Padahal, para insan pers melalui Balai Wartawan (Balwan) telah mengajukan usulan ini jauh sebelum Pilkada berlangsung. Sayangnya, tanggapan yang diharapkan tak kunjung datang.
Sikap pasif Diskominfo menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ada masalah internal yang membuat kegiatan ini terhambat? Atau, lebih jauh lagi, apakah ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya peran media di Depok? Pertanyaan ini layak dilontarkan, terutama karena anggaran kegiatan ini bukan berasal dari dana pribadi Diskominfo, melainkan dari uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk penguatan sinergi antara pemerintah dan media.
Media Gathering adalah investasi kecil dengan dampak besar. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat memperkuat komunikasi dengan media, membangun citra positif, dan menjalin kepercayaan dengan masyarakat melalui berita-berita yang akurat dan berimbang.
Koordinator Balai Wartawan Depok, Wahyu, melalui sekretarisnya Martchel Kelmanutu, bahkan telah mengundang para ketua organisasi wartawan untuk membahas ulang usulan Media Gathering. Diskusi itu diadakan untuk menindaklanjuti molornya tanggapan dari Diskominfo. Sementara itu, Dasmir Malayu, Ketua Asosiasi Wartawan Kota (AWK), menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk segera direalisasikan sebelum tutup anggaran 2024.
“Media Gathering seharusnya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara awak media, pejabat pemerintah, serta wali kota yang baru dan lama,” ujar Dasmir. Ia juga menekankan pentingnya kepastian waktu pelaksanaan agar kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja akhir tahun.
Diskominfo seharusnya menjadi jembatan emas yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan media, bukan malah menjadi penghalang. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas komunikasi publik, Diskominfo mesti memahami bahwa keterlibatan media adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakjelasan ini hanya akan merusak hubungan yang telah terjalin selama ini, sekaligus menimbulkan kesan buruk di mata publik.
Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah dicapai dan memperbaiki yang kurang. Media Gathering dapat menjadi simbol kolaborasi yang lebih erat di masa depan. Oleh karena itu, Diskominfo Depok harus segera memberikan kepastian dan memastikan kegiatan ini terlaksana sesuai harapan.@JW
