Cerita Margo 331
tribundepok.com – Konflik kepentingan dalam rangkap jabatan kerap memunculkan menyalahi aturan, berpotensi mendistorsi pengambilan keputusan, dan menghasilkan konsekuensi yang bisa merusak kredibilitas pelaku dan organisasi.
Tanpa disadari oleh si pelaku atau dianggap sebagai kelaziman, adalah menggunakan fasilitas negara atau perusahaan (office supplies, telepon, internet, mobil dinas), dan penggunaan waktu kerja untuk keperluan pribadi.
Ketika terjadi dilema moral, itu manusiawi karena memang sifatnya, seseorang akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama yang jadi tujuan organisasi. Pilihan moral ini dilakukan tidak dalam kondisi steril, tetapi merupakan bagian dari interaksi sosial yang melahirkan nomina ”kolusi” dan ”nepotisme”.
Seperti halnya yang terjadi pada di Pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor salah satunya Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sigit Wibowo menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sigit Wibowo mendapat sorotan dan menuai kritik dari kalangan aktivis, lantaran latarbelakangnya tidak relevan atau tidak berbanding lurus.
Selain latar belakangnya yang tidak nyambung, Sigit juga diketahui menjabat Plt Asisten Administrasi Setdakab Bogor. Dengan demikian, saat ini Sigit merangkap tiga jabatan sekaligus. Tak heran, muncul kekhawatiran sejumlah pihak kalau Sigit merangkap tiga jabatan sekaligus tidak akan fokus bekerja.
Menurut Ketua DPD Pemuda Nasionalis (Penas) Kabupaten Bogor, Fawatulloh Fawait, idealnya untuk menjalankan tugas pemimpin DPMPTSP yang membidangi urusan layanan publik adalah seorang pejabat yang memiliki latarbelakang ilmu dan pengalaman jabatan di bidang perizinan atau pelayanan publik.
“Minimal, pimpinan DPMPTSP pernah bekerja di bidang yang sama, yaitu pelayanan publik atau bidang perizinan. Bukan bidang ketahanan pangan, apalagi info yang saya dapat Pak Sigit itu latarbelakangnya lama di bidang kepegawaian, dia di sana berprestasi, bukan di bidang pelayanan publik,” kata Fawatulloh saat dihubungi Rakyat Bogor, baru-baru ini.
Karenanya, Sihol (sapaan akrab Fawatulloh, Red), mendesak kepada Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan agar mengevaluasi kembali penunjukan Sigit sebagai Plt Kepala DPMPTSP, dan memberikan posisi tersebut kepada pejabat atau staf utama di Pemkab Bogor yang lebih pas bidang ilmu dan pengalaman kerjanya.
“Selain evaluasi dan penarikan posisi, Pak Iwan Setiawan juga harus segera memproses pengangkatan pejabat definitif di belasan SKPD. Jangan sampai berbulan-bulan posisi Kepala SKPD dijabat Plt, sebab hal itu sangat berpengaruh pada kinerja SKPD secara keseluruhan,” ujarnya. ( Nuva )
