tribundepok.com – Dalam atmosfer politik Depok yang memanas menjelang pemilihan walikota, perdebatan terkait rencana pembangunan SMA Negeri di bekas lokasi SDN Pocin 1, Jalan Margonda, semakin memanas. Ade Supriatna, Ketua DPRD Kota Depok yang baru dari PKS, mengkritik keras janji pasangan calon walikota Supian Suri-Chandra terkait pembangunan sekolah menengah atas di lokasi tersebut. Ade menyebut bahwa membangun SMA di sana tidak realistis dan cenderung menyesatkan masyarakat.
Alasan yang diutarakan Ade Supriatna, menurutnya, adalah karena lokasi eks SDN Pocin 1 yang berada di pinggir jalan besar, yakni Margonda, dianggap terlalu berbahaya untuk fasilitas pendidikan. Ia menilai risiko kecelakaan lalu lintas sangat tinggi, mengingat padatnya arus kendaraan di area tersebut.
Namun, tanggapan keras datang dari Ikravani Hilman, Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor 2, Supian Suri-Chandra, sekaligus pengurus PDIP Depok. Menurutnya, justru pernyataan Ketua DPRD tersebut yang tidak relevan dan tak berdasar. Ia mengkritik balik bahwa Ade Supriatna tidak menggunakan data yang akurat saat menyampaikan argumennya terkait potensi bahaya lalu lintas di Margonda.
“Dari data Polres Depok, ruas jalan di depan SDN Pocin 1 adalah area yang relatif aman. Selama beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada kecelakaan serius di sana. Dibandingkan ruas-ruas jalan lain di Margonda, lokasinya lebih aman,” tegas Ikravani kepada tribundepok.com Minggu Malam ( 20/10/2024).
Ikravani juga menyinggung bahwa banyak kota besar di Indonesia memiliki sekolah-sekolah yang berlokasi di pinggir jalan raya yang ramai, dan hal itu justru menambah nilai estetika dan edukasi kota. Ia memberi contoh SD Banjarsari dan SDN Merdeka di Bandung yang berada di jalan besar hingga saat ini karena nilai historis bangunan tersebut.
Lebih jauh, Ikravani menyebut SDN Pocin 1 sebagai sekolah pertama yang dibangun di Depok, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Oleh karenanya, ia menganggap alasan lalu lintas yang dikemukakan Ade Supriatna tidak berdasar.
“Kalau kita lihat di kota-kota besar lainnya, sekolah-sekolah di pinggir jalan raya adalah hal yang biasa. Ini justru menunjukkan bahwa kota tersebut menghargai peradaban dan sejarahnya. Sayangnya, di Depok, banyak sekolah yang seolah malu karena harus masuk ke gang-gang kecil, seakan tidak berani memamerkan eksistensinya,” ujar Ikravani penuh kritik.
Ia menambahkan, janji Supian Suri untuk membangun SMA di lokasi tersebut sangat relevan dan realistis, karena jika terpilih menjadi walikota, Supian Suri memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh walikota sebelumnya. Ikravani menyebut bahwa kebijakan tingkat kota bisa diubah oleh walikota yang baru, seperti yang pernah dilakukan oleh Mohammad Idris yang mengubah kebijakan walikota sebelumnya, Nurmahmudi Ismail, terkait penerapan sistem ‘One Day No Rice‘ di Depok.
“Selama kebijakan tersebut bukan dari level yang lebih tinggi seperti gubernur atau pemerintah pusat, maka perubahan kebijakan di tingkat kota itu memungkinkan. Jadi, janji kampanye Pak Supian Suri tidak ada yang salah. Yang salah justru isi kepala Ade Supriatna. Mungkin perlu diperiksa dulu otaknya sebelum bicara!” pungkas Ikravani dengan nada tajam.
Debat terkait lokasi SMA Negeri di bekas SDN Pocin 1 ini tampaknya akan terus menjadi sorotan, mengingat pentingnya fasilitas pendidikan di Depok serta peran kebijakan lokal dalam menentukan masa depan kota Depok Yang jelas, perseteruan antara kubu Supian Suri dan Ade Supriatna ini menjadi salah satu isu panas dalam pertarungan politik menuju kursi walikota Depok.( JW )
