tribundepok.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bergerak cepat dalam mengusut kebocoran data sensitif 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), seiring meningkatnya kekhawatiran publik atas keamanan data pribadi setelah kasus peretasan yang menyasar berbagai pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji, selaku Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menangani permasalahan yang terjadi di ruang siber. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya BSSN. Ini adalah kolaborasi yang sangat penting untuk memastikan pengungkapan kasus ini berjalan efektif,” ungkap Himawan dalam keterangan Pers nya Selasa (24/9/2024).
Ia menekankan bahwa Bareskrim tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini, yang menyangkut kerentanan di dunia siber. “Kerja sama dengan berbagai pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemilik data, sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang solid dalam pengungkapan kasus. Setiap elemen memiliki peran krusial dalam penyelidikan,” ujarnya.
Saat ini, Bareskrim tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait sumber dan mekanisme kebocoran data tersebut. Himawan mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi forensik dan analisis topologi dari BSSN untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang modus operandi peretasan yang terjadi. “Kami terus mendalami, apakah kebocoran ini memiliki keterkaitan dengan insiden sebelumnya. Kami juga tengah menunggu hasil komunikasi dengan BSSN terkait forensik digital untuk memahami lebih jauh mengenai tipologi serangan ini,” tambahnya.
Kasus kebocoran data NPWP ini menjadi perhatian serius setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mempublikasikan informasi terkait peretasan melalui akun media sosial X @secgron pada 19 September 2024. Dalam unggahannya, Teguh menyebutkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP telah diperjualbelikan di forum gelap dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.
Lebih mencengangkan lagi, Teguh menyebutkan bahwa data NPWP milik sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, juga termasuk dalam daftar yang bocor. Akun peretas yang diketahui bernama Bjorka dikabarkan memperdagangkan data tersebut di situs Breach Forums pada 18 September 2024.
“Data NPWP yang bocor termasuk milik Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menkominfo, hingga beberapa menteri lainnya,” tulis akun @secgron. Dugaan kebocoran ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat data sensitif seperti NPWP dapat disalahgunakan untuk tujuan kriminal, termasuk pencurian identitas.
Pihak berwenang, melalui kolaborasi Bareskrim dan BSSN, berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secepat mungkin, sekaligus memperkuat sistem keamanan data di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Kolaborasi antara dua lembaga ini diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan siber yang semakin kompleks seiring dengan digitalisasi di berbagai sektor.
Meskipun penyelidikan masih berjalan, pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi data pribadi masyarakat serta meningkatkan regulasi terkait keamanan siber. Di sisi lain, publik diimbau untuk lebih waspada dalam menjaga data pribadinya dan memanfaatkan layanan yang tersedia untuk memeriksa potensi kebocoran data mereka.
Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya keamanan data dalam era digital. Kejadian kebocoran seperti ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola data publik.( Dian )
