tribundepok.com – Presiden Joko Widodo menyatakan kegeramannya terhadap penggunaan anggaran negara yang membengkak hingga Rp6,2 triliun untuk pembuatan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.
Hal ini disebabkan oleh kebiasaan setiap pergantian kepala instansi atau daerah yang selalu membuat aplikasi baru, sehingga anggaran terus membengkak.
Dalam acara peluncuran INA Digital di Istana Negara pada Senin (27/5/2024), Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ada 27 ribu aplikasi yang aktif saat ini.
“Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi,” ujar Jokowi.dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL Senin ( 27/5/2024)
Presiden menegaskan kepada seluruh jajarannya di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru mulai tahun ini. Ia menyoroti orientasi proyek yang selalu menjadi alasan di balik pembuatan aplikasi baru, yang akhirnya menyebabkan pemborosan anggaran.
“Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi. Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!” tegas Jokowi.
Sebagai solusi, Presiden Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik dengan menunjuk Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia. Lembaga ini akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform dan aplikasi.
Kebijakan ini diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital yang akan mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu aplikasi. Layanan-layanan yang akan tersedia di INA Digital antara lain BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa menghemat anggaran serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi dan merapikan sistem digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.(***)
