Amplop PMI dan Resiko Tipikor
Ini bukan masalah sepele , ujarnya, setiap kelurahan mendapat jatah menyebarkan 200 amplop sumbangan, sementara untuk sekolahan masing-masing mendapatkan amplop hampir sebanyak jumlah siswa. Tak hanya dari segi jumlah sumbangan, tujuan penyumbangan pun kurang jelas . Biasanya digunakan PMI jika ada kejadian darurat, Lantas jika tak ada peristiwa / bencana dimanfaatkan untuk apakah sumbangan tersebut.
tribundepok.com – Belakangan di sejumlah sekolah dan instansi pemerintah beredar amplop
sumbangan PMI. Sekilas tak jadi masalah, PMI memang butuh dana dan sumbangan masyarakat.
Namun dibalik itu semua bagi kepala sekolah, pegawai TU atau pihak lain dari instansi yang
‘ketitipan amplop ‘ untuk diedarkan , rawan ‘bencana’. Barangkali kita ingat beberapa tahun lalu
ada Kasie di salah satu kelurahan kena OTT hanya lantaran ada warga yang merasa berterimakasih
telah dibantu pelayanan ingin menanyakan berapa ia harus membayar. Oleh yang bersangkutan
dijawab tak usah, namun jika ingin menyumbang bisa membeli kupon PMI . Sang warga tak mau
repot dia meninggalkan selembar uang, tanpa meminta kuponnya. Akibatnya sungguh fatal saat
petugas tersebut merasa risih ada uang di mejanya dan memasukkan ke laci dia kena OTT. Dicokok
bak penjahat di bawah todongan senjata dan diproses hukum.
“ PMI harusnya lebih bijak dan tidak menimbulkan permasalahan baru dengan amplop kosongnya.
Cara mencari sumbangan seperti itu lewat sekolah-sekolah , kelurahan ataupun instansi lain bisa memancing niat negatif karena tak ada yang tahu jumlahnya dan juga tak pasti berapa orang yang mengembalikan amplopnya. Ada sekolah yang menyuruh siswa menyumbang minimal Rp 5000 ada yang seikhlasnya. Begitu pula di instansi atau kelurahan, kalaupun petugas jujur belum tentu tak
kena masalah karena terkadang warga yang kurang faham malas untuk memasukkan uang ke dalam amplop dan memilih meninggalkan uang begitu saja,” ujar Didi Kurniawan, pemerhati sosial masyarakat.
“ PMI harusnya mensosialisasikan dulu ke masyarakat sebelum mengedarkan amplop sumbangan.
Jadi ada kejelasan atau transparansi sumbangan tersebut untuk apa saja pemanfaatannya. Terlebih lagi harusnya ada laporan pemasukan dan pengeluarannya secara berkala entah tiga bulan sekali misalnya “ imbuhnya.
“ Masukan lain , ada kerjasama dengan pihak sekolah. Dari sekian amplop yang disetorkan pihak
sekolah mendapatkan prosentase untuk disumbangkan bagi anak yatim / kurang mampu yang
terdaftar di sekolah tersebut, entah untuk transport atau subsidi pendidikannya Jadi siswa yang
memberikan sumbangan lebih bersemangat karena bisa membantu temannya,” usul Didi menutup
pembicaraan. (toro)
