tribundepok.com – Menjelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024, kekhawatiran terkait potensi politisasi program pemerintah mulai mencuat. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah dugaan penyalahgunaan Program Wirausaha Baru (WUB), yang seharusnya berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok. Kasno, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kapok, menyampaikan kekhawatirannya bahwa program ini disinyalir digunakan sebagai alat kampanye terselubung oleh pasangan calon tertentu.
Kasno menyoroti dugaan bahwa program WUB dikaitkan dengan pencalonan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq, yang saat ini ramai dibicarakan sebagai kandidat dalam Pilkada Depok mendatang. Kecurigaan tersebut muncul setelah beredarnya undangan acara bertajuk “ngobrol santai” yang ditujukan kepada pelaku UMKM di Depok. Dalam undangan tersebut, tercantum agenda deklarasi dukungan terhadap Imam dan Ririn sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Depok.
“Kami curiga program WUB, yang semestinya untuk pengembangan UMKM, malah dipakai untuk kepentingan politik. Jika benar demikian, ini bisa dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap publik,” tegas Kasno, Minggu (13/10/2024).
Kasno juga mengkritik penggunaan dana publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai program WUB, yang menurutnya bukan berasal dari dana pribadi Imam, Ririn, ataupun Eli Farida, istri Wali Kota Depok saat ini. Ia menegaskan bahwa WUB adalah janji kampanye yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM, bukan sebagai alat politik untuk mendukung calon tertentu.
“Program WUB didanai dari APBD, bukan dari kantong pribadi. Sudah seharusnya program ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu,” ujar Kasno.
Lebih lanjut, Kasno mempertanyakan adanya upaya untuk membatasi kebebasan pelaku UMKM dalam mengekspresikan pilihan politiknya. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa program WUB dijadikan sarana untuk menekan para peserta agar memberikan dukungan kepada pasangan calon yang diusung petahana.
“Seharusnya program ini tidak digunakan untuk mengintervensi kebebasan berdemokrasi. Situasinya sekarang membuat pelaku UMKM merasa bingung dan tertekan,” tambahnya.
Kasno mendesak agar pihak pemerintah kota dan penyelenggara program bersikap lebih transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa program WUB seharusnya murni bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di Depok, bukan untuk kepentingan politik praktis.
Selain Kasno, Rudi, Ketua Asosiasi UMKM Depok, juga menyoroti isu ini. Ia menegaskan bahwa pelaku UMKM adalah pejuang ekonomi keluarga yang seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan hak politiknya, tanpa intervensi dari pihak manapun. Menurutnya, UMKM akan tetap bertahan dan berkembang, terlepas dari ada atau tidaknya program pemerintah.
“Pelaku UMKM tetap bergerak, bahkan di masa sulit seperti krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM mampu bertahan dan menjadi garda terdepan dalam memulihkan perekonomian,” kata Rudi.Senin (14/10/2024).
Rudi menambahkan bahwa kehadiran pemerintah semestinya memberikan ruang bagi pelaku usaha agar lebih leluasa menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Namun, ia menyoroti adanya dugaan intervensi yang memaksa pelaku UMKM untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Depok.
“Biarkan mereka menentukan pilihan politiknya berdasarkan hati nurani, tanpa tekanan,” tegas Rudi.
WUB adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan pelaku usaha baru di Depok, dengan pendanaan dari APBD. Program ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wirausaha di kota tersebut dan memperkuat sektor UMKM. Namun, jika program ini dipolitisasi, Rudi mengingatkan bahwa para pelaku usaha tidak berhutang budi kepada pemerintah, apalagi harus mendukung pasangan calon tertentu.
“WUB dibiayai oleh APBD, jadi tidak sepantasnya dianggap sebagai alat untuk menuntut dukungan politik. Program ini seharusnya benar-benar membantu pengembangan UMKM, tanpa ada embel-embel politik,” tutup Rudi.
Kasno dan Rudi sama-sama menyerukan kepada pemerintah untuk menjaga integritas program WUB dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai tujuannya. Mereka berharap agar para pelaku UMKM tetap memiliki kebebasan penuh dalam menentukan sikap politiknya, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.( JW )
