tribundepok.com – Menurut Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, Depok tidak mampu memanfaatkan letak strategisnya karena walikotanya tidak inovatif dan kreatif. Selama 15 tahun walikota dari PKS, pemkot Depok tak mampu mengembangkan kotanya, bahkan kemacetan kerap terjadi di jalan-jalan di wilayah Kota Depok.
“Harusnya Depok bisa mengembangkan jalan-jalan dan mengatasi kemacetan saat Gubernur Jawa Baratnya Ahmad Heryawan yang dari PKS, karena sejumlah jalan di Depok kan jalan propinsi dan nasional yang memang anggarannya ada di provinsi dan pusat. Tapi ini juga tidak dilakukan,” ujar Hasbullah di kantor Media Center Pradi-Afifah di kawasan Depok Jaya, Pancoran Mas, Minggu (01/11/2020).
Dikatakannya pula, selain komunikasi dengan propinsi yang tidak berjalan, walikota Depok juga tidak mampu bersinergi dengan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Padahal Depok sebagai kota yang terkoneksi dengan Jakarta seharusnya bisa berkordinasi dengan pemprov DKI dan pusat untuk membangun transportasi massal bersama. Seperti halnya Bekasi yang terkoneksi dengan LRT-nya.
Menurut Hasbullah, seandainya walikota Depok kreatif, tentunya bisa bersinergi dengan pemerintah DKI dan pusat untuk merencanakan LRT. “Walikota selama ini tidak bisa memanfaatkan letak Depok yang strategis,” tandasnya.
Dia menambahkan, seperti jalan raya Sawangan. Seharusnya walikota berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk pelebaran jalan tersebut.
Seperti diketahui jalan raya Sawangan semula merupakan jalan propinsi yang sejak 2015 statusnya menjadi jalan nasional. Namun wali kota Depok selama ini tidak pernah mengajukan proposal ke propinsi maupun pusat.
“Jelas ini ada hambatan komunikasi antara walikota Depok dengan pemprov dan pusat. Kebuntuan itu harus terpecahkan. Karena itu kita harus ganti walikota yang bisa berkomunikasi dengan pemprov dan pusat. Saya menilai bang Pradi bisa memecahkan kebuntuan tersebut,” kata Hasbullah.
Lebih lanjut Hasbullah menegaskan, kelemahan walikota Depok selama 15 tahun ini adalah menjalin kemunikasi dengan pemda propinsi, kelembagaan dan kementerian.
“Kelemahan ini membuat Depok jalan di tempat. Karena kalau hanya mengandalkan APBD Depok yang tidak seberapa, tentunya itu tidak cukup,” kata Hasbullah.
