tribundepok.com — Dalam menghadapi semakin meningkatnya ancaman serangan siber, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengambil langkah preventif dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hardening. Kegiatan ini ditujukan bagi pranata komputer, sandiman, dan pengelola aplikasi di lingkungan Pemkot Depok, dengan tujuan memperkuat keamanan sistem informasi pemerintah dan mengurangi risiko serangan siber yang dapat merugikan institusi maupun publik.
Diadakan di Ballroom Hotel Santika pada Senin (9/9/2024), acara ini menjadi bagian dari upaya strategis Diskominfo Depok dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan para pengelola sistem teknologi informasi terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap potensi ancaman siber. Kepala Diskominfo Depok, Manto, menyampaikan bahwa insiden siber yang semakin sering terjadi mengharuskan adanya kesiapan SDM yang mumpuni dalam mengelola dan melindungi aplikasi serta sistem elektronik yang dimiliki pemerintah.
“Serangan siber adalah ancaman nyata yang bisa mengganggu berjalannya sistem elektronik dan mengakibatkan pelanggaran kebijakan keamanan. Di Depok, insiden siber sudah mulai meningkat, seperti halnya yang juga dialami oleh banyak institusi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih SDM yang mendukung keamanan siber serta memberikan pemahaman mengenai penerapan dasar-dasar hardening pada aplikasi di lingkungan Pemkot Depok,” ujar Manto di sela-sela kegiatan.
Manto menambahkan, serangan siber tak hanya berdampak pada kerugian finansial tetapi juga dapat merusak reputasi institusi pemerintah. “Jika kita tidak melakukan tindakan pencegahan yang tepat, serangan siber dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Untuk itulah Pemkot Depok berusaha memperkuat perlindungan melalui Kegiatan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing pada aplikasi-aplikasi prioritas,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata dalam memitigasi ancaman tersebut, Pemkot Depok telah membentuk Tim Penanganan Insiden, yang dikenal sebagai “Computer Security Incident Response Team” (CSIRT), berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 321.27/362/Kpts/Diskominfo/Huk/2024. Tim CSIRT ini dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada Oktober mendatang, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam Bimtek ini, narasumber dari Asosiasi Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI) turut hadir untuk membekali peserta dengan pengetahuan teknis terkait keamanan siber. Diharapkan setelah pelatihan, para peserta yang terdiri dari pranata komputer, sandiman, dan pengelola aplikasi di setiap perangkat daerah dapat menerapkan prinsip-prinsip hardening di lingkungan kerja masing-masing.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, peserta bisa lebih memahami cara menjaga keamanan informasi milik pemerintah dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan sistem di masing-masing perangkat daerah,” tambah Manto.
Bimtek Hardening ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi para peserta terkait pentingnya menjaga keamanan sistem informasi di era digital, di mana ancaman serangan siber semakin berkembang pesat. Dengan SDM yang lebih terampil, Pemkot Depok optimistis dapat memperkuat pertahanan siber dan memastikan layanan publik tetap berjalan dengan aman dan efisien.
Acara ini menandai komitmen berkelanjutan Pemkot Depok dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan perlindungan data publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi yang dikelola oleh pemerintah.( Ayu )
