tribundepok.com – Buntut dari tewasnya seorang narapidana titipan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok, kelompok Masyarakat Anti Kekerasan Indonesia (MAKI) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta pada Kamis (12/9/2024) mendatang. Mereka menuntut penyelesaian menyeluruh atas kasus tersebut dan memproses semua pihak yang diduga terlibat, baik pelaku langsung maupun petugas yang dinilai lalai menjalankan tugasnya.
Koordinator MAKI, Pardong, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras atas kejadian yang mereka anggap sebagai kegagalan sistem pengawasan di Rutan. “Kami akan turun aksi ke Kemenkumham di Jakarta pada Kamis nanti. Kasus ini harus diungkap secara tuntas, bukan hanya pelakunya, tapi juga pegawai rutan yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya,” ujar Pardong di markas MAKI, Senin (9/9/2024).
Tuntutan Pertanggungjawaban Kepala Rutan
Pardong juga menyoroti tanggung jawab penuh Kepala Rutan Kelas I Depok dalam insiden ini. Menurutnya, pimpinan rutan tidak bisa hanya menyalahkan bawahannya. “Kepala Rutan harus bertanggung jawab penuh, jangan hanya menumpahkan kesalahan ke staf. Dia yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di rutan ini,” tegas Pardong.
Seruan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Rutan Depok. MAKI melihat bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di tingkat operasional, tetapi juga melibatkan sistem pengawasan yang seharusnya dipimpin oleh kepala rutan.
Desakan Pemecatan Kepala Rutan Depok
Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi MAKI, KH. Fadiga, menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, harus segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Rutan Depok dan anak buahnya yang diduga terlibat. Ia melihat kejadian ini sebagai preseden buruk yang bisa merusak citra lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
“Ini adalah preseden buruk. Jika dibiarkan, akan semakin banyak korban lain yang terabaikan. Oleh karena itu, kami mendesak agar Kepala Rutan Depok segera dipecat. Tindakan tegas harus diambil, tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” kata Fadiga dengan nada tegas.
Kematian Napi dan Seruan Keadilan
Kasus tewasnya narapidana titipan ini menyita perhatian publik, terutama setelah muncul laporan bahwa tahanan tersebut diduga tewas akibat tindak kekerasan yang terjadi di dalam rutan. MAKI bersama elemen masyarakat lainnya menganggap bahwa sistem di dalam Rutan Depok gagal melindungi hak asasi manusia narapidana, yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh selama menjalani masa tahanan.
Lebih jauh, mereka menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka atas kejadian ini. Tidak hanya mencari pelaku kekerasan, tetapi juga memastikan adanya reformasi sistem yang dapat mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Aksi Unjuk Rasa yang Direncanakan
Aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh MAKI di Kemenkumham diperkirakan akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, hingga keluarga korban. Mereka membawa misi untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti pada penyelidikan internal semata.
MAKI juga berencana membawa sejumlah bukti dan temuan yang mereka peroleh selama investigasi independen terkait dugaan kelalaian dan kekerasan di dalam Rutan Depok. Dengan aksi ini, mereka berharap kasus ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kemenkumham, agar tidak ada lagi insiden serupa di masa mendatang.
Penegakan Hukum di Lapas dan Rutan di Bawah Sorotan
Kejadian ini semakin menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di lapas dan rutan di Indonesia. Kasus ini kembali menyoroti buruknya sistem pemasyarakatan di Indonesia yang kerap kali tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan narapidana.
Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, terutama MAKI, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM dapat segera melakukan pembenahan serius terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar MAKI pada Kamis mendatang diyakini akan menjadi momen penting untuk menekan pihak berwenang agar bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.( JW )
