tribundepok.com – Imam Budi Hartono (IBH) menyayangkan sikap Bupati Bogor Ade Yasin yang terkesan ‘ingkar‘ dengan perjanjian yang telah dibuat Bupati sebelumnya, terkait pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan dan pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo. Imam mengungkapkan, alasan yang diutarakan Bupati Bogor Ade Yasin enggan menyetujui pemakaian lahan tersebut saat ini, karena ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkades), yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor.“Jadi, menurut beliau (Bupati Bogor), kalau sampah dipindahkan sekarang akan berpengaruh terhadap pemungutan suara Kepala Desa juga, soal kompensasi lahan,” ujarnya.
Hal ini terungkap dalam acara diskusi permasalahan Tempat Pengolahan dan Pembuangan Sampah Akhir (TPPSA) Regional, Lulut Nambo dengan sejumlah instansi terkait dan warga di Kota Depok, Sabtu 9 November 2019. Hadir dalam acara tersebut wakil walikota Depok Pradi Supriatna dan sejumlah anggota DPRD Propinsi Jabar dan Kota Depok seperti Hasbullah Rahmad, Babay Suhaimi, Ade Firmansyah .
“ Seharusnya, meski ada permasalahan Pilkades tak boleh begitu saja mengabaikan perjanjian yang sejak awal sudah dilakukan antara propinsi Jabar, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan sekitarnya meski dulu Bupatinya bukan Ade Yasin, Ya ini kan NKRI, jangan karena wilayah saya (Bupati Bogor) wilayah lain tidak boleh buang sampah di situ. ” kilah Imam.
Menurut IBH rancangan pengajuan anggaran pada APBD 2020 mendatang, untuk mempercepat penggunaan lahan di kawasan Lulut Nambo sebagai TPPAS, juga telah dilakukan pihaknya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hal itu kembali terkendala karena belum keluarnya persetujuan dari Bupati Bogor.
“Kita intervensi terus, dan memang harus duduk bersama.Intinya, kami akan mendorong agar tahun depan Kota Depok bisa membuang sampah ke Nambo, saya harap Ade Yasin bisa bersinergi dengan baik” ujar Politisi PKS tegas.
Terkait pembebasan lahan dan investor yang akan mengelola TPPAS tidak memiliki cukup modal, Imam mengaku akan menelesuri lebih lanjut permasalahannya. “Seharusnya, pihak investor telah mempersiapkan segi finansial jauh-jauh hari sebelum menerima proyek tersebut. Masa iya sih Rp 60 miliar saja tidak ada. Kita akan lihat apakah benar investor kekurangan dana atau kendalanya pada pembebasan lahan,” ujarnya.
Sementara itu wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna berharap agar permasalahan ini bisa cepat diatasi dan TPPAS Nambo tahun depan bisa segera beroperasi. TPSA Cipayung sudah sangat memprihatinkan.
“Kondisinya sudah over ,harus segera dicarikan solusi. Mungkin nanti teknisnya per hari sampah dari Depok, sekira 300 ton akan dialihkan ke TPPSA Nambo. Ya kita sih berharap, bisa segera terealisasi makanya kita duduk bareng,” ujarnya.
Nantinya di Nambo sampah tak sekedar ditumpuk melainkan dimaksimalkan“Dengan Pemanfaatan teknologi yang lebih modern bisa mengelola sampah menjadi sumber energi itu sangat penting sekali. Sebuah terobosan baru bagi pengelolaan sampah di Indonesia.TPPAS Nambo akan memproduksi Refuse Derived Fuel (RDF) yang membutuhkan kurang lebih 1.800 ton sampah per hari untuk diolah menjadi RDF.
Nantinya, RDF yang berbentuk padat itu akan dijual ke pabrik semen sebagai bahan bakar pengganti batu bara.” papar Imam.
Atas perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Bogor dibebankan untuk membayar tipping fee yang kisarannya Rp134.000, untuk per ton sampah yang dibuang ke TPPSA Nambo. Sementara untuk Kota Depok dari kuota 300 ton sampah per hari tersebutdiminta pembayaran Rp125 ribu per ton. Sepuluh persennya digunakan untuk membayar Kompensasi Dampak Negatif (KDN) bagi masyarakat sekitar TPPAS Lulut Nambo..( toro )
