tribundepok.com – Suasana reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, di Aula Rajagas, Kecamatan Sukmajaya, Depok,Kamis (6/3/2025) mendadak tegang saat seorang ibu melontarkan protes terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Protes ini mengungkapkan kekecewaan mendalam warga mengenai ketidakmerataan distribusi KDS yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak dan membuat Hasbullah terkejut, bahkan harus menenangkan ibu tersebut yang emosi karena kesulitan mendapatkan bantuan.
Dalam acara reses yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, seorang ibu menceritakan kesulitannya dalam mendapatkan KDS. Ia mengaku telah mengunjungi petugas kelurahan namun mendapatkan jawaban bahwa dirinya tidak bisa menerima bantuan tersebut.
Bahkan, ketika ia mencoba mengurus bantuan melalui Dinas Kesehatan Pemkot Depok, pegawai yang ditemui justru mengaku tidak tahu soal program tersebut. Ibu ini pun bertanya dengan kecewa, “Apakah KDS masih ada atau sudah habis duitnya?”
Pertanyaan yang mengandung rasa frustasi ini membuat suasana reses sejenak tegang. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, yang sedang memimpin acara tersebut, tampak terkejut mendengar pengakuan tersebut.
Hasbullah pun berusaha menenangkan ibu yang sudah sangat emosional karena merasa kesulitan mengakses program yang seharusnya bisa membantu warga tidak mampu seperti dirinya.
Ibu tersebut merasa sangat kecewa karena program KDS yang digagas oleh Walikota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono ini tidak berjalan dengan semestinya. Ia menilai bahwa program bantuan sosial ini tidak merata dan terkesan hanya diberikan kepada kelompok tertentu, khususnya mereka yang dekat dengan kekuasaan. Bahkan, ibu tersebut dengan nada kesal mengatakan, “Kalau KDS hanya untuk kelompok Walikota Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, itu tidak adil. Padahal uangnya itu berasal dari rakyat.”
Ketidakmerataan pendistribusian KDS ini menjadi keluhan utama dari warga yang hadir, karena menurut mereka, banyak keluarga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan ini justru merasa terpinggirkan. Mereka menganggap program ini lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu ketimbang masyarakat luas yang membutuhkan.
Mendengar keluhan tersebut, Hasbullah Rahmad berusaha menenangkan ibu tersebut serta warga lainnya yang hadir. Dengan bijak, Hasbullah menjelaskan bahwa program KDS sebenarnya adalah produk dari kebijakan Walikota Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, dan seharusnya diberikan kepada warga kurang mampu yang membutuhkan.
“Saya akan coba tanyakan dulu dan memeriksa apakah program KDS ini masih berjalan atau tidak. Saya juga akan mengonfirmasi apakah ada perubahan dalam kebijakan ini,” kata Hasbullah di hadapan ibu tersebut dan warga lainnya.
Hasbullah berharap program ini dapat terus berjalan, terutama di bawah kepemimpinan Walikota Depok yang baru, Supian Suri. Ia juga menambahkan bahwa kabarnya Walikota Supian Suri sedang melakukan revisi anggaran untuk memastikan program-program sosial ini dapat dilanjutkan dan tepat sasaran.
Meski Hasbullah berusaha menenangkan, emosi ibu tersebut tetap mencerminkan keresahan banyak warga Depok yang merasa tidak diperlakukan adil. Mereka berharap agar program KDS tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Program seperti KDS ini sangat penting untuk warga tidak mampu, namun distribusinya harus merata dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan ini hanya jatuh pada mereka yang sudah memiliki akses lebih,” ujar ibu tersebut.
Kejadian ini mengingatkan banyak pihak akan pentingnya transparansi dan keadilan dalam program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Masyarakat Depok berharap agar pemerintah, baik tingkat kota maupun provinsi, dapat lebih serius dalam menjalankan program-program yang benar-benar mengutamakan kepentingan warga yang membutuhkan.
Dengan adanya protes dan keluhan ini, Hasbullah Rahmad menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok, terutama dalam hal keadilan sosial dan pemerataan bantuan. Ia berharap agar ke depannya, semua program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat Depok. Program seperti KDS harus dirasakan oleh semua warga yang membutuhkan, tanpa adanya diskriminasi atau tebang pilih,” tutup Hasbullah.
Protes yang muncul dalam reses ini menjadi momen penting untuk mendorong perbaikan dalam kebijakan-kebijakan sosial di Kota Depok, serta mempertegas pentingnya pemerataan bantuan untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan.( Joko Warihnyo )
