tribundepok.com – Di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sinyal politik yang tegas,negara akan menarik kembali aset-aset strategis yang selama ini dikuasai pihak swasta.
Dengan suara penuh keyakinan dan gaya yang lugas, Presiden menyatakan bahwa kekayaan alam dan aset negara adalah milik rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, dan harus dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat. Gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo dalam pidatonya di Lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025)
Pernyataan Presiden Prabowo ini bukan sekadar retorika panggung. Dalam sambutannya, ia bahkan mengaku telah berkonsultasi langsung dengan para hakim agung untuk memastikan pijakan hukum dari langkah besar yang akan ia ambil.
“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat,Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Pasal 33 UUD 1945,” tegas Presiden Prabowo
Meski tak menyebutkan secara spesifik aset apa saja yang akan ditarik, pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tengah mempersiapkan langkah besar dalam mengoreksi praktik penguasaan aset negara yang dinilai tidak adil atau tidak sesuai hukum.
Sinyal dari Presiden ini bertepatan dengan mencuatnya kembali berbagai kasus sengketa aset negara, salah satunya yang paling disorot adalah konflik kepemilikan lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Lahan seluas 13 hektare tersebut sejak lama dikuasai oleh perusahaan swasta, Indobuildco milik Pontjo Sutowo, meskipun hak guna bangunan (HGB)-nya telah berakhir sejak 2023. Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya juga menegaskan bahwa proses penarikan lahan tersebut sedang berjalan, dan negara tidak akan mentolerir penguasaan ilegal atas aset vital.
Langkah konkret pun telah dimulai. Presiden Prabowo disebut telah memberikan arahan agar pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara, sebuah entitas baru yang dipercaya akan mengelola aset strategis negara secara lebih profesional dan transparan.
“Ya, betul itu petunjuk dari Bapak Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (30/4). Ia menyatakan proses pengalihan masih dalam tahap koordinasi teknis dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan pihak Danantara. Dikutip dari Antara, Kamis (1/5/2025)
“Saat ini belum ada aset yang secara resmi dialihkan karena proses teknisnya sedang berjalan. Mohon bersabar,” tambahnya.
Pidato Prabowo dalam May Day 2025 bukan hanya menciptakan gelombang sorak-sorai, tetapi juga menghadirkan harapan baru bahwa negara akan hadir secara nyata untuk mengambil kembali hak rakyat yang selama ini tercecer di tangan segelintir elite bisnis.
Presiden pun kembali menegaskan bahwa langkah-langkah ini bukan semata populis, tetapi sebuah amanat konstitusi dan sumpah jabatan yang ia pegang teguh.
“Saya akan tegakkan hukum. Mereka yang mencuri kekayaan negara akan saya tindak. Itu sumpah saya di hadapan Tuhan,” ucap Prabowo di akhir pidatonya.***
Editor : Joko Warihnyo
