tribundepok.com – Dalam resesnya kali ini di RW 06 Sukamaju, Ade Firmansyah tak hanya bicara soal pembangunan di wilayah Sukamaju, tapi ia berupaya mengajak warga untuk berpolitik secara cerdas. Bukan berkampanye, karena dia tidak menawarkan dirinya untuk dijadikan pilihan. Tapi membuka wawasan warga agar tahu kriteria yang baik.
” Ini penting , memilih itu harus dengan pengetahuan bukan memilih karena ketidaktahuan. Masyarakat harus tahu apa yang diharapkannya dari seorang wakil rakyat dan bisa cerdas memilah dan memilih calon yang memang mampu berjuang untuk dan bersama rakyat. Yang memahami aspirasi masyarakat. Tak hanya mencari kekuasaan dan halalkan segala cara ,” ujar Ade di hadapan sejumlah Tokoh masyarakat, LPM , Karang Taruna ,PKk perwakilan dari beberapa RW di Sukamaju , hadir pula Lurah Sukamaju indra Cahyadi.
Menurut Ade mengingatkan seperti ini penting karena di tahun politik sebentar lagi kita akan dihujani berbagai spanduk/banner calon , berbagai janji politik bahkan black campaign menyudutkan calon atau partai lain.
“Masyarakat harus cerdas, awali dengan melihat track recordnya. Terutama jika dia pernah jadi wakil rakyat, apa yang selama ini di lakukan, bagaimana dia memenuhi janji politiknya, kedekatan dan upayanya merangkul dan mendengarkan aspirasi, apakah yang sudah diperbuatnya untuk kepentingan masyarakat pernahksn dia mengecewakan konstituennya. Begitu pula yang baru, lihat dulu track recordnya apakah janjinya mungkin direalisasikan atau tidak. Jangan tergiur uang atau janji selangit sebab ada batasan kewenangan dan tugas seorang anggota dewan. Calon yang baik tidak sibuk menjelekkan orang atau partai lain, tapi menaikkan kualitas dirinya agar mampu memahami dan menyerap keinginan masyarakat serta punya rencana/solusi untuk itu ,” kilahnya.
Ia pun mencontoh belakangan banyak nyinyiran ditujukan pada partainnya, PKS partai Islam dan dikatakan anti NKRI, padahal PKS siap berjuang bersama dalam balutan Bhinneka tunggal Ika yang sarat keberagaman. Tujuan nya satu yaitu berkhidmad bersama sama.
“Kalau tujuan kita berpolitik untuk mencapai kekuasaan tapi tidak untuk berkhidmad pada masyarakat, buat apa . Adalagi tudingan bertahun tahun ditangan pemimpin PKS , Depok tidak ada kemajuannya,” keluhnya sambil tersenyum.
“Yang bicara seperti itu bukan orang Depok atau kalaupun dia orang Depok dia tidak mengamati perkembangan dan tidak cerdas . Kenapa tidak cerdas karena dia tidak memahami pembangunan dan perkembangan Depok yang sesungguhnya.
” Depok berbeda dengan Bogor , Bekasi atau Tangerang Selatan, mereka didukung developer/ investor besar untuk membangun kota mandiri di berbagai wilayahnya karenanya pembangunan terasa pesat . Depok tidak , Depok ini kota yang merangkul aspirasi masyarakatnya, menyesuaikan kebutuhan mereka. Pembangunan bukan sesuai kebutuhan pengembang untuk menguasai wilayah, pembangunan berjalan secara pentahelic melibatkan banyak pihak, bukan cuma dilakukan pemerintah tapi juga didukung berbagai pihak. Pentahelic berjalan baik di Depok ini.
” Ada lima unsur sukses pembangunan diantaranya adalah pemerintah, stakeholder ( masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, LPM, RT/RW semua berperan aktif menyambut rencana pembangunan), media menyiarkan pembangunan dan memberikan semangat membangun lebih baik lagi , akademisi meriset bagaimana dengan APBD terbatas pemerintah bisa membangun secara tepat guna dan partisipasi perusahaan mungkin dengan CSR nya turut serta mendukung pembangunan.
“Sejak masa kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail dan Muhammad Idris saja sudah terlihat perkembangan Depok, bukan berarti sebelumnya tidak ada pembangunan, ini hanya untuk menjawab pernyataan bahwa PKS tak membawa kemajuan.
Kita lihat secara fisik sekarang ada dua RSUD, sekolah negeri baik SD, SMP maupun SMA sudah bertambah begitu banyak dan akan terus bertambah , ada alun alun , gedung kesenian, gedung olah raga, jalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lain terpenuhi. Pembangunan dan rehab kantor kecamatan dan kelurahan di berbagai wilayah, Puskesmas sudah ada di setiap kecamatan, posyandu dimana-mana . Toleransi beragama juga terjalin baik, jadi aneh jika ada yang mengatakan intoleran, karena perhatian pemerintah lewat UMKM juga gencar dilaksanakan. Jadi benarkah tidak ada perkembangan signifikan ? “, tanyanya usai mengurai berbagai kemajuan pembangunan.
Ade juga mencontohkan pentingnya sebuah Perda yang bisa mendukung program pemerintah. Satu peraturan daerah yg diperjuangkannya adalah Perda Pembangunan Kepemudaan yang lahir dari berdiskusi dengan OKP, organisasi mahasiswaan, organisasi komunitas bagaimana bisa memfasilitasi layanan kepemudaan.
” Setelah ada kebijakan baru bisa disiapkan anggarannya. Contoh nyata dengan adanya Perda tersebut kebutuhan generasi muda akan ruang terbuka hijau untuk pengembangan potensinya bisa diakomodir. Anggaran Kota Depok sekarang lebih ‘berbunyi’ kalau dulu yang bisa diajukan hanya pembangunan pos yandu, kini bisa diajukan pembelian lahan terbuka hijau; untuk sarana olah raga atau keterampilan lainnya . Setelah di beli pemerintah asetnya didata di badan keuangan daerah di bagian aset kemudian dihibahkan untuk RW setempat,” paparnya.
Tak hanya itu , untuk mencerdaskan anak bangsa , di Perda Pembangunan Kepemudaan itu juga dinyatakan pendidikan anak sekolah sampai 12 tahun, sampai SMA.
Ade Firmansyah menyatakan sangat bangga jadi orang Depok . Ini dirasakannya setelah melakukan studi banding ke berbagai daerah. Awal berdiri kota Depok APBD hanya sekitar 300 M sekarang sudah mencapai 4 T. Mungkin dari segi besaran kalah besar dengan Bogor atau Tangsel .
” Tapi jangan lupa Kabupaten Bogor mencapai APBD 5T dengan penduduk 1,6 juta di usianya yang 460 tahun , tapi Depok sudah mencapai 4 T dengan penduduk faktual 1.982.000 ( jika ditambah warga bermukim tapi KTP daerah lain bisa mencapai 2,2 juta penduduk ) hanya diusianya yang ke 24 tahun,” ujar Ade Firmansyah.
Ia juga menggaris bawahi perhatian pemerintah kota Depok pada sektor kesehatan. Pemerintaan Idris-Imam sudah memenuhi janji politiknya membangun RS di wilayah timur. ” RSUD ASA sudah terbangun dan beroperasi di Tapos, sekarang tinggal bagaimana kita mengawal agar RSUD ini tidak hanya mampu menampung kebutuhan pasien yang mampu tapi juga yang tidak mampu seperti pelayanan yang sama baik untuk pasien biaya pribadi, pengguna BPJS, KIS ataupun Bansos, tuturnya
” Perhatian Pemkot Depok pada kesehatan warga tidak mampu sangat beasr, contoh Kabupaten Bogor hanya memberikan limit Rp 7 juta untuk pasien Bansos tapi Depok memberikan limit maksimal Ro 75 juta untuk pasien Bansos. Namun karena hal ini jadi banyak paseien dari wilayah lain yang berpindah ke Depok atau malah membuat identitas sebagai warga Depok agar bisa berobat,” ujarnya. Ia pun mengisahkan ada saja orang mengaku terlantar tak terakomodir berobat di Depok ini tapi ternyata setelah diselidiki dia ber KTP daerah lain atau baru saja masuk ke kota Depok bahkan ada yang membuat KTP palsu Depok.
Ade juga mengajak warga untuk selalu terbuka dan berkomunikasi untuk pembangunan berkesinambungan. “Kami dari PKS selalu memegang komitmen sebagai contoh saat beranjak menjadi BCAD propinsi Qurtifa menitipkan kewajiban yang dijanjikanya untuk warga Kecamatan Cilodong pada saya. Meski tanpa MoU saya tetap membantu agar program kerja beliau di Cilodong ini berjalan dan berkesinambungan . Ini bukti kami dari PKS solid dan memegang komitmen pada masyarakat.” pungkasnya. ( d’toro)
