tribundepok.com — Bawaslu Kota Depok menggelar sosialisasi partisipatif bertema “Perempuan Berdaya Demokrasi Terjaga” Selasa (05/11/2024). di Wisma Makara UI, Depok. Acara ini bertujuan mengedukasi dan mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam pengawasan pemilu, terutama di Pilkada 2024 mendatang. Dihadiri oleh sekitar 100 perempuan dari berbagai organisasi kewanitaan, kegiatan ini menjadi wadah pemberdayaan perempuan agar menjadi pengawas demokrasi yang tangguh di tengah dinamika politik kota.
Acara dibuka oleh Sugeng Nugroho, Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Depok, serta Sulastyo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Depok. Sulastyo resmi memulai acara dengan mengetuk palu tiga kali, simbolis bagi semangat menjaga demokrasi melalui kolaborasi perempuan.
Partisipasi Perempuan Depok: Sebuah Kekuatan Demokrasi
Dengan mayoritas pemilih di Depok adalah perempuan, Sulastyo mengungkapkan bahwa keterlibatan mereka sangat penting untuk mendorong Pilkada yang bersih. Ia menjelaskan bahwa, meskipun jumlah TPS berkurang dari 5.000 menjadi 2.700 untuk Pilkada November ini, perempuan tetap diharapkan menjadi pilar pengawasan. “Perempuan memiliki potensi besar untuk menjaga suara dan jalannya pemilu yang adil di Depok,” ujar Sulastyo.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah organisasi perempuan seperti Gerakan Wanita Katolik, Fathayat Nahdlatul Ulama, Aisyiyah Kota Depok, Wanita Bhayangkari, hingga anggota Panwascam dan pengawas kelurahan di Depok. Keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran pemilu di tingkat lokal.
Paparan Dinamika Pemilu dan Tantangan Pengawasan
Sesi utama diisi oleh Hopsah SH, MH, Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dan Novita Ulya SH, praktisi pemilu yang juga Ketua Panelis Debat Pilkada Depok 2024. Dalam pemaparannya, Hopsah mengungkapkan bahwa Pemilu dan Pilkada di Jawa Barat, khususnya Depok, masuk dalam kategori rawan. Tercatat, Jawa Barat menduduki posisi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara dalam hal pengaduan pelanggaran pemilu. Laporan masyarakat, penyelenggara pemilu, dan parpol di Jawa Barat mencatatkan total 424 kasus dalam catatan DKPP tahun 2024.
Hopsah menegaskan pentingnya peran perempuan untuk meminimalisir risiko pelanggaran melalui pengawasan aktif. “Terdapat tiga jenis pelanggaran yang sangat serius di mata DKPP: asusila, politik uang, dan pergeseran suara. Perempuan dapat berperan penting dalam memantau hal-hal ini agar demokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa tahap pendaftaran, kampanye, dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rawan dalam Pilkada 2024 ini. Dengan pemilihan serentak di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, partisipasi pengawasan perempuan sangat diharapkan.
Penguatan Teknologi Pengawasan Melalui Aplikasi Siwaslu
Di sesi berikutnya, Novita Ulya menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SIWASLU, inovasi teknologi Bawaslu yang memfasilitasi proses pengawasan di TPS. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kerja bagi Pengawas TPS (PTPS) untuk melaporkan dan memantau pemungutan serta penghitungan suara secara real-time. Dengan SIWASLU, data dari tiap TPS dapat diawasi langsung oleh pengawas melalui sistem online, sehingga transparansi proses pemilu dapat semakin terjamin.
Menurut Novita, aplikasi ini juga berguna sebagai media informasi pengawasan yang memungkinkan pengawas mencatat dan melaporkan setiap potensi pelanggaran. “Dengan adanya SIWASLU, pengawasan pemilu semakin transparan dan terintegrasi. Pengawas di lapangan bisa langsung melaporkan temuan mereka, sehingga tindak lanjut bisa lebih cepat dilakukan,” ujarnya.
Antusiasme Peserta Sosialisasi dalam Sesi Tanya-Jawab
Sesi tanya-jawab diikuti dengan antusiasme dari peserta yang ingin mengetahui lebih dalam peran perempuan dalam pengawasan dan mekanisme laporan pelanggaran. Perwakilan dari organisasi wanita menyampaikan harapan agar pengawasan partisipatif ini dapat terus dikembangkan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi demokrasi.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dengan narasumber, di mana masing-masing peserta mengungkapkan komitmen mereka untuk mendukung pengawasan partisipatif. Sosialisasi ini tak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga simbol kekuatan perempuan dalam menjaga demokrasi di tingkat lokal.
Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat, Bawaslu Kota Depok berharap pemilu yang bersih dan demokratis dapat tercapai, dan partisipasi perempuan akan menjadi faktor utama dalam mewujudkan Depok yang lebih adil dan berintegritas di bawah sistem demokrasi yang sehat.( Dian )
